17 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Anggaran (Banggar) DPR RI angkat suara terkait rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyebut aksi korporasi dari dana APBN ini perlu di pikirkan ulang. Sebab Presiden Prabowo mencanangkan berbagai program prioritas seperti MBG, dan KDPM salah satu tujuannya untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan.
Said menyebut, MBG dan KDPM diharapkan mendorong tingkat permintaan bahan bahan pangan yang bisa dipenuhi dari desa. Agar peningkatan permintaan bisa dipenuhi, dari sisi hulu, tugas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Dengan demikian sirkulasi perekonomian di desa tumbuh, dan dengan sendirinya mengurangi produk pangan impor. “Arsitektur perekonomian inilah yang seharusnya dipahami utuh oleh bawahan presiden, termasuk yang ada di BUMN,” kata dia, di Jakarta, Rabu (25/2/20260)
Dia menyebut rencana PT Agrinas mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berfikir presiden.
“Mari kita buka data saja, sejak 2011 pertumbuhan industri maknufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan PDB,” kata Said.
Padahal, kata dia, sektor manufaktur harusnya menjadi andalan kita mengembangkan sektor hilir dari Sumber Daya Alam (SDA). Sektor manufaktur juga bisa jadi tumpuan serapan tenaga kerja dari berbagai perguruan tinggi.
“Kenyataanya lebih dari 1 juta sarjana kita menganggur,” ujar dia. “Ayolah, BUMN perlu ikut memikirkan hal ini,” kata dia menambahkan.
Menurut Said, rencana mengimpor 105 ribu mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional. Perhitungan Celios yang dimuat oleh berbagai media menyebutkan potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut.
Di antaranya menggerus PDB hingga Rp. 39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp. 39 triliun, memangkas surplus industri otomotif hingga Rp. 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp. 17,39 triliun, menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp. 240 miliar.
“Apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo?,” kata Said mempertanyakan.
Dia mengatakan, pengadaan 105 ribu mobil niaga hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025. Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan didalam negeri.
“Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan efek berantai ekonomi lainnya,” ujar dia.
Di mengatakan rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya. Harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya.
Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersedian dan jangkauan bengkelnya.
“Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal, dari niatan awal efisiensi,” kata dia.
Dia mengingatkan, pertimbangan efisiensi itu hanya satu hal, hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar adalah, apakah program tersebut memberi bangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak.
“Kembali merujuk cara berpikir presiden, setiap langkah harus punya dasar rujukan untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri atau tidak?” kata dia.
Dengan memilih jalan impor, menurut Said, tentu PT Agrinas memilih memunggungi jalan, abai untuk memperkuat industri nasional. Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan,” kata dia.
