Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul memastikan hingga kini baru satu dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinkes Gunungkidul, Ismono, mengatakan terdapat 59 SPPG yang akan melayani program MBG di wilayah Bumi Handayani. Namun, belum semuanya beroperasi karena baru 27 SPPG yang aktif melayani kelompok penerima manfaat.
“Memang belum semua beroperasi,” ujar Ismono, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat kini memperketat aturan operasional SPPG sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti kasus dugaan keracunan pada pelaksanaan program di daerah lain.
Oleh karena itu, setiap SPPG diwajibkan memiliki SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti kelayakan dari sisi kebersihan dan sanitasi.
“Hingga sekarang kami belum lagi menerbitkan SLHS untuk SPPG di Gunungkidul. Baru satu yang sudah mengantongi sertifikat itu,” jelasnya.
Ismono menambahkan, SPPG lainnya masih dalam proses untuk mendapatkan SLHS. Dinkes berkomitmen membantu pendampingan penerbitan, tetapi tetap mengikuti tahapan pemeriksaan sesuai standar.
Ia menyebutkan, pada 7–21 Oktober 2025, pihaknya juga menggelar pelatihan bagi para juru masak agar memperoleh sertifikat penjamah makanan. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan lapangan ke dapur sehat guna memastikan kebersihan lingkungan serta sanitasi tempat produksi.
Terkait proses penerbitan SLHS, Dinkes Gunungkidul masih menunggu arahan dari Dinas Kesehatan DIY. Berdasarkan informasi, Gubernur DIY Sri Sultan HB X tengah bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk meminta izin penerbitan SLHS secara manual.
“Kami masih menunggu perkembangannya. Yang jelas, kami siap memfasilitasi semua SPPG agar segera mendapatkan SLHS,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Pengawasan MBG Gunungkidul, Sri Suhartanta, menegaskan pihaknya terus mendorong seluruh SPPG segera mengantongi SLHS. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
“Ini bagian dari upaya antisipasi potensi KLB seperti keracunan makanan pada siswa penerima manfaat,” kata Sri Suhartanta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
