2 hours ago
7
Petugas memasukkan ompreng berisi menu MBG ke dalam mobil untuk didistribusikan ke sekolah di SPPG Sindanglaya, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (9/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dari UIN Walisongo Kholidul Adib menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak karut-marut karena dipersiapkan terburu-buru dan kurang melibatkan pemerintah daerah (pemda). Padahal, pengalaman saat menghadapi pandemi Covid-19, telah menunjukkan betapa pentingnya desentralisasi kewenangan.
Ketika pemda diberi ruang untuk menggerakkan puskesmas, posyandu, hingga satgas lokal, respons menjadi lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan daerah. "Prinsip itu bisa diterapkan kembali untuk program MBG agar berjalan sukses," ujarnya di Jakarta, Ahad (28/9/2025).
Kholid menekankan, pentingnya investigasi menyeluruh atas insiden keracunan, apakah disebabkan kelalaian pengolahan menu, kesalahan teknis, atau bahkan sabotase. Namun yang lebih penting adalah memperbaiki tata kelola dengan membuka ruang kolaborasi yang nyata antara pusat dan daerah.
Menurut Khalid, pemda memiliki perangkat kesehatan serta fasilitas yang bisa dikerahkan segera ketika insiden terjadi. Sehingga risiko terjadinya keracunan saat menyantap MBG bisa diminimalisas sejak awal.
Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menunggu adanya arahan Mendagri M Tito Karnavian agar pemda sigap dan proaktif dalam program MBG. Dia menekankan, pemda perlu diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah.
