2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kajian terbaru dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia mengungkapkan sistem pangan Indonesia memiliki biaya tersembunyi yang diperkirakan mencapai Rp 3.025,5–Rp 9.334,5 triliun atau setara dengan 28,5–45,4 persen PDB Indonesia tahun 2023. Laporan berjudul “The Hidden Costs of Indonesia’s Food System” yang dirilis pada Desember 2025 lalu menjelaskan pangan sangat melekat pada kehidupan 286 juta penduduk Indonesia dan menjadi sumber mata pencaharian bagi setidaknya 30 persen masyarakat Indonesia.
Namun cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pangan masih melahirkan biaya tersembunyi yang nilainya tidak sedikit. Biaya ini dibayarkan masyarakat melalui tiga aspek, yakni kondisi kesehatan, degradasi lingkungan, dan kondisi sosial.
“Sektor pangan kita memang memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 19,5 persen dari total PDB pada 2024. Namun ternyata, berbagai aktivitas di dalam sistem pangan saat ini justru membawa dampak negatif yang nilainya melebihi kontribusi tersebut,” kata Knowledge Generation Lead KSPL sekaligus Environmental Economist WRI Indonesia Romauli Panggabean, Selasa (28/1/2026).
Laporan tersebut mengungkapkan ada lima kategori biaya terbesar dari sistem pangan Indonesia saat ini. Yaitu obesitas, malnutrisi, polusi udara, emisi gas rumah kaca (GRK), dan susut dan sisa pangan (food loss and waste). Dokter Spesialis Gizi Klinik dari RSAB Harapan Kita dr. Jessica Ferdi mengatakan besarnya biaya dari segi kesehatan cukup mencerminkan kondisi masyarakat saat ini.
“Kajian ini menunjukkan peningkatan pola konsumsi makanan berpemanis dan pangan ultraproses yang umumnya rendah nilai gizi tetapi tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula. Pola konsumsi ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi, sehingga perlu kewaspadaan dalam pemilihan makanan, terutama bagi anak," kata dr Jessica.
Ia menambahkan laporan ini mengingatkan pentingnya penerapan pola makan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, sayur, dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Selain sektor kesehatan, biaya dari degradasi lingkungan dan sosial tidak dapat diabaikan. Jika sistem pangan terus merusak alam dan kehidupan sosial masyarakat, bukan tidak mungkin kelangkaan pangan akan terjadi.
Temuan mengenai biaya tersembunyi ini menunjukkan diperlukan adanya perubahan arah kebijakan menjadi lebih menyeluruh. Ke depan, kebijakan perlu mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju pangan dan minuman yang lebih sehat sekaligus menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan melalui instrumen fiskal yang tepat. Di saat yang bersamaan, upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan ekonomi di sektor pertanian harus berjalan seiring dengan penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial.
Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Harmono mengatakan pemerintah Indonesia sedang melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan transformasi sistem pangan. Menurutnya laporan ini memberikan gambaran yang menyeluruh terkait bagaimana sistem pangan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan serta pertanian di Indonesia.
"Dengan kata lain, kami merasa bahwa perhitungan biaya tersembunyi dan temuan-temuan pada kajian ini dapat mendukung formulasi kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran bagi kami ke depannya,” kata Sugeng.
Di sisi konsumen, fakta ini diharapkan dapat mendorong perilaku Makan Berkesadaran sehingga masyarakat menjadi lebih bijak dalam memilih dan mengkonsumsi pangan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan harga pangan, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan sistem pangan. Makan Berkesadaran dapat dilakukan dengan membeli pangan dari produsen lokal, mengkonsumsi pangan lokal yang sehat dan bergizi dan makan secukupnya dan meminimalkan makanan terbuang.
