Newswire Selasa, 08 September 2026 11:37 WIB

Sejumlah warga terdampak bencana gempa beristirahat di tenda pengungsian di Stadion Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). Antara/Mega Tokan/sth/wpa.
Harianjogja.com, JAKARTA— Sebanyak 1.730 kejadian bencana alam tercatat melanda berbagai wilayah Indonesia sejak awal 2026 hingga 7 September 2026. Rangkaian bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada 111.533 rumah warga serta ribuan fasilitas publik.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut Rustian, seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia berada dalam kondisi kerawanan bencana tingkat sedang hingga tinggi.
"Dari kompilasi data BNPB sampai dengan tanggal 7 September 2026, terjadi 1.730 kali kejadian bencana, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi serta bencana geologi," kata dia.
Karhutla dan Banjir Mendominasi
Dari total 1.730 kejadian bencana tersebut, bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi.
BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 627 kali, disusul banjir 543 kali dan cuaca ekstrem sebanyak 324 kali.
Selain itu, tanah longsor tercatat sebanyak 105 kali, kekeringan 101 kali, serta gelombang pasang dan abrasi sebanyak 14 kali.
Sementara untuk bencana geologi, BNPB mencatat telah terjadi 13 kali guncangan gempa bumi dan tiga kali erupsi gunung api di sejumlah wilayah Indonesia.
111.533 Rumah Warga Terdampak
Berbagai kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak kerusakan fisik yang signifikan.
BNPB mencatat sebanyak 111.533 unit rumah warga terdampak. Dari jumlah tersebut, 29.143 unit mengalami rusak berat, 24.521 unit rusak sedang, dan 57.869 unit rusak ringan.
Kerusakan akibat bencana juga meluas ke berbagai sarana publik. Fasilitas pendidikan yang terdampak mencapai 2.361 unit, sedangkan rumah ibadah sebanyak 867 unit.
Selain itu, terdapat 230 unit fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan yang terdampak serta 751 unit perkantoran. BNPB juga mencatat sebanyak 92 unit jembatan terputus.
BNPB Percepat Penanganan Pascabencana
Menghadapi dampak kerusakan tersebut, BNPB memastikan percepatan penanganan darurat terus dilakukan.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga terus berjalan melalui pengerahan sumber daya nasional serta pendampingan pemerintah daerah.
Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,12 triliun.
Anggaran tersebut mencakup alokasi khusus untuk percepatan pemulihan pascabencana senilai Rp126,24 miliar bagi tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB sebesar Rp1,12 triliun, yang sudah mencakup alokasi khusus percepatan pemulihan pascabencana senilai Rp126,24 miliar untuk tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

















































