Bos Kadin Beberkan Senjata RI Hadapi Perang Dagang 2.0 Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meyakini pintu negosiasi dengan Presiden Donald Trump perihal penerapan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia masih terbuka lebar.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan pihaknya akan mendukung rencana pemerintah melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

Anindya yakin ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG.

"Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia," ujarnya.

Pasalnya, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor.

Selain itu, AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS.

Dia pun menilai negosiasi perdagangan dengan AS dapat dilakukan lebih selektif. Indonesia, menurutnya, bisa fokus kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

Indonesia disebutkan Presiden Trump menerapkan tarif terhadap produk impor dari AS yang jika ditotal mencapai 64%. Dalam dokumen 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers, Indonesia dipandang telah menaikkan tarif impor secara progresif selama 10 tahun terakhir.

Peningkatan tarif terjadi pada berbagai komoditas impor, khususnya barang yang bersaing dengan produk buatan dalam negeri AS.

Terhadap pernyataan ini, yang menjadi dasar pengenaan tarif hingga 32%, Anindya melihat perlunya sebuah klarifikasi yang menyeluruh.

"Pemerintah Indonesia perlu memeriksa dengan seksama kebenaran tuduhan AS. Kadin menilai tepat langkah Pemerintah Indonesia dalam menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan NTE yang diterbitkan US Trade Representative," ujar Anindya.

"Kita dukung pembuatan tim untuk klarifikasi dan negosiasi," tegasnya.

(haa/haa)

Next Article Anindya Bakrie Larang Pemerintah Lakukan Ini untuk Selamatkan Sritex