Bos Pengembang Bingung Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah untuk mengatasi backlog atau kekurangan rumah. Untuk merealisasikan mimpinya ini, Prabowo telah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pengembang perumahan menilai lima bulan Kementerian PKP di bawah Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan program 3 Juta Rumah yang seharusnya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan saat ini belum ada progress apa-apa. Program ini masih jalan di tempat karena disibukkan untuk memeriksa pengembang yang distigma nakal.

"Belum jalan (programnya). Pengembang perumahan itu ada sekitar 18 ribu perusahaan. Ini ekosistem perumahan yang sudah terbentuk dan teruji, bahkan di saat Kementerian PKP belum dibentuk," kata Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Dia menambahkan pengembang juga dituding melawan negara hanya karena mempertanyakan rencana Kementerian PKP untuk melaporkan pengembang ke BPKP dan KPK.

"Hanya menjelaskan itu kepada publik melalui media massa, kami malah diberi cap melawan negara. Ini masih di negara yang demokratis kan, kok bertanya disebut melawan?" Sebut Joko.

Saat ini asosiasi pengembang merasa tidak ada lagi perlindungan dan pembinaan dari pemerintah, juga khawatir akan nasib usaha mereka ke depan, karena tidak ada lagi rasa nyaman dalam berusaha terutama pengembang rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicurigai, mendapatkan intimidasi sebagai pengembang yang nakal, serta ada yang dipanggil polisi untuk diperiksa akibat dampak dari stigma tersebut.

"Tetapi pada akhirnya yang dilihat hanya yang bagus buat konten saja, bukan yang substansi terkait penyelesaian akar masalah di sektor perumahan yakni backlog yang besar," sebut Joko Suranto.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah menilai pernyataan Ara justru menimbulkan ketidakpastian usaha, lantaran kerap menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satunya, mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

"Langkah-langkah yang dilakukan Menteri Ara seperti sabotase terhadap program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo. Arah dan kebijakan mewujudkan program 3 juta rumah betul-betul tanpa arah," timpal Junaidi.

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengaku bingung dengan langkah-langkah yang dilakukan Kementerian PKP guna mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Hingga saat ini, Kementerian PKP belum meluncurkan peta jalan pengembangan properti dan dinilai acuh mendengarkan usulan yang disampaikan oleh pengembang. Sehingga arah pembanguan 1 juta rumah di kota, 1 juta di kawasan pesisir dan 1 juta di pedesaan, tidak jelas bagaimana mewujudkannya.

"Kian hari kita semakin dibuat bingung. Harga rumah mau diturunkan. Itu kan (kebijakan) koplak. Yang dibutuhkan itu adalah rumah yang layak dan mampu dibeli, bukan murah. Kita sudah kasih masukan tetapi tidak didengar karena itu kami datang ke DPR dan bersurat (juga) ke Presiden," ucap Ari.

(fys/wur)

Next Article Rumah Gratis Tetap Dapat Sertifikat? Ini Penjelasan Menteri Ara