Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA - Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, SLEMAN -- Pusat Kedokteran Tropis (PKT) Universitas Gadjah Mada memberikan sejumlah rekomendasi agar kejadian keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terjadi.
Direktur PKT UGM, dr. Citra Indriani mengatakan pengelolaan makanan dalam skala besar seperti yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kejadian keracunan. Sementara skala produksi SPPG disebut telah setara bahkan melebihi katering industri, sehingga idealnya mengikuti standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
"Jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar. Setiap celah dalam proses, mulai dari pemilihan bahan baku, memasak, penyimpanan, hingga distribusi, bisa berdampak pada ribuan anak sekolah," terang Citra pada Senin (6/10/2025).
Citra mengungkapkan kajian investigasi UGM atas beberapa kasus KLB pangan terkait MBG di DIY menunjukkan adanya kesenjangan penerapan kaidah HACCP, minimnya pengawasan, serta terbatasnya pengetahuan pelaksana di lapangan.
Temuan lain menunjukkan bahwa durasi antara proses memasak, pengemasan, hingga konsumsi sering melebihi empat jam, sementara manajemen penyimpanannya kata Citra belum memadai.
Beberapa menu bahkan disebut Citra kurang matang karena harus diproduksi dalam jumlah besar. Sementara di sejumlah sekolah terjadi pengemasan ulang tanpa pemanasan.
"Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya keracunan massal," ungkapnya.
Untuk mencegah kejadian keracunan terjadi, PKT UGM merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan. Salah satunya yakni standarisasi fasilitas dan kapasitas SPPG.
PKT UGM juga merekomendasikan agar dilakukan asesmen awal untuk menilai kelayakan produksi massal, serta penerapan SOP berbasis HACCP mulai dari bahan baku hingga konsumsi siswa. Selain itu, setiap staf SPPG kata Citra juga wajib mendapat pelatihan keamanan pangan dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Terakhir pengawasan juga ditekankan sebagai instrumen penting dalam tata kelola MBG. Mekanisme kontrol yang jelas, monitoring periodik, serta koordinasi lintas sektor diungkapkan Citra juga perlu diperkuat.
"Kolaborasi berbagai pihak mutlak diperlukan agar anak-anak benar-benar mendapat manfaat program tanpa terpapar risiko keracunan pangan," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
