Foto ilustrasi bendera China dan Jepang. / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah China menegaskan larangan ekspor barang dwiguna ke Jepang hanya ditujukan untuk penggunaan militer dan tidak akan mengganggu sektor sipil maupun rantai pasok global.
Barang dwiguna merupakan komoditas, teknologi, serta perangkat lunak yang memiliki potensi kegunaan ganda, yakni untuk sektor sipil maupun militer. Termasuk di dalamnya adalah logam tanah jarang (rare earth) yang menjadi komponen vital bagi industri otomotif dan teknologi Jepang.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menyatakan komitmen negaranya untuk meminimalisasi dampak ekonomi terhadap sektor non-militer. Ia memastikan perusahaan yang bergerak di bidang sipil tidak perlu khawatir terhadap kebijakan ini.
"Pengguna sipil tidak akan terdampak," tegas He Yadong seperti dikutip dari Reuters.
Meski demikian, He tidak memberikan rincian lebih lanjut apakah logam tanah jarang masuk dalam daftar hitam larangan tersebut. Ia juga enggan menanggapi laporan mengenai pengetatan izin ekspor logam mulia tersebut. Padahal, logam tanah jarang memiliki peran krusial dalam pembuatan motor mobil listrik (EV) sekaligus komponen sensitif militer seperti mesin rudal dan drone.
Saat ini, China menerapkan daftar pengendalian ekspor yang mencakup sekitar 1.100 barang dan teknologi dwiguna. Daftar tersebut mencakup tujuh kategori logam tanah jarang menengah dan berat yang memerlukan izin khusus untuk dikirim ke luar negeri.
Kebijakan ini muncul di tengah memburuknya hubungan bilateral kedua negara. Eskalasi ketegangan dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada November 2025 terkait potensi konflik di Selat Taiwan yang dianggap Beijing sebagai provokasi berat.
He Yadong menegaskan bahwa langkah pembatasan ekspor ini merupakan upaya sah untuk mencegah remiliterisasi serta ambisi nuklir Jepang. Sebaliknya, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, telah melayangkan protes keras dan mendesak China untuk segera mencabut larangan tersebut karena dinilai mengancam stabilitas ekonomi regional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
