Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dalam Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY, Kamis (26/2 - 2026).
JOGJA—Sebutan “penebangan Dana Desa” mencuat dalam rapat kerja DPRD DIY bersama lurah dan kepala desa se-DIY. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan pemangkasan Dana Desa 2026 yang dinilai terlalu ekstrem dan berdampak langsung pada pembangunan di tingkat akar rumput.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengungkapkan, keluhan aparatur desa soal turunnya Dana Desa hampir terdengar di semua wilayah. Ia menyebut, kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan agenda pembangunan desa yang selama ini menjadi bagian dari Asta Cita pemerintah.
“Dalam rapat kerja Komisi A DPRD DIY bersama lurah, kepala desa, serta pemerintah kabupaten dan Pemda DIY, muncul kekecewaan dan kegelisahan masyarakat karena Dana Desa turun sangat signifikan. Salah satu tokoh kalurahan bahkan menyebutnya sebagai penebangan Dana Desa, bukan sekadar pemangkasan,” kata Eko dalam Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY, Kamis (26/2/2026).
Dana Desa Turun Hingga 74 Persen
Eko Suwanto yang merupakan alumni Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada menjelaskan, laporan lurah dan kepala desa menunjukkan pemangkasan Dana Desa 2026 di DIY berada pada level yang mengkhawatirkan.
Rata-rata Dana Desa di empat kabupaten menyusut hingga 74 persen. Penurunan tajam ini dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur desa, pemulihan ekonomi warga, hingga layanan publik dasar.
Rinciannya, Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo turun sekitar 71 persen, Kabupaten Bantul 78 persen, Kabupaten Sleman 75 persen, dan Kabupaten Gunungkidul 71 persen.
“Rata-rata penurunannya mencapai 74 persen. Ini pukulan serius bagi pembangunan desa,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dinilai Bertolak Belakang dengan UU Desa
Menurut Eko, kebijakan pemangkasan Dana Desa bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sejak awal dirancang untuk memperkuat desa sebagai pusat pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ia menegaskan, dampak pemotongan anggaran sudah mulai terasa di lapangan, mulai dari tertundanya pembangunan infrastruktur, melemahnya sektor pertanian, hingga terhambatnya program bantuan sosial bagi warga miskin.
“Situasinya lebih berat karena hingga 26 Februari 2026, Dana Desa juga belum cair. Ini akan kami cek langsung ke lapangan terkait proses pencairannya,” kata Eko.
Desakan Batalkan Pemangkasan
Berdasarkan aspirasi perangkat desa dan masyarakat, Komisi A DPRD DIY mendorong pemerintah pusat untuk membatalkan kebijakan pemangkasan Dana Desa dan mengembalikan alokasi anggaran setidaknya setara dengan tahun sebelumnya.
“Kami percaya Dana Desa selama ini membawa manfaat besar. Jika ada kekurangan, mari diperbaiki melalui reformasi birokrasi dan reformasi anggaran, bukan dengan memangkas ekstrem,” ujarnya.
Pemda DIY Salurkan BKK Rp301,3 Miliar
Sebagai upaya menopang pembangunan daerah, Eko menyebut Pemda DIY mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp301,3 miliar pada 2026. Anggaran itu terdiri dari Rp168,8 miliar untuk kabupaten/kota dan Rp132,5 miliar untuk kalurahan serta kelurahan.
“Desa dan kelurahan harus tetap menjadi pusat pembangunan dan penggerak ekonomi rakyat. Anggaran yang ditebang hari ini harus ditanam kembali agar pembangunan di tingkat akar rumput tidak terhenti,” tegasnya.
Perbandingan Pagu Dana Desa DIY
Total pagu Dana Desa DIY pada 2025 tercatat sebesar Rp539,54 miliar. Angka itu turun drastis menjadi Rp141,66 miliar pada 2026, atau berkurang sekitar Rp397,88 miliar.
Penurunan juga terjadi di seluruh kabupaten dengan rincian Kulon Progo dari Rp105,23 miliar menjadi Rp30,03 miliar, Bantul (dari Rp127,39 miliar menjadi Rp27,72 miliar), Sleman (dari Rp125,83 miliar menjadi Rp31,94 miliar) dan Gunungkidul (dari Rp181,08 miliar menjadi Rp51,96 miliar). (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
