1 week ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha tak lagi berharap pada stimulus fiskal dan moneter untuk bisa menjaga iklim bisnis di Tanah Air. Penyebabnya, beban fiskal pemerintah dan moneter di Bank Indonesia (BI) kini tengah tinggi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengakui, insentif fiskal dan moneter memang sangat dibutuhkan untuk menjaga aktivitas ekonomi Indonesia sesuai target 5,2%. Terlebih di tengah besarnya tekanan daya beli masyarakat.
Namun, menurutnya, dari sisi fiskal sendiri, pemerintah masih kesulitan menjaga stabilitasnya saat ini, tercermin dari penerimaan pajak yang terus merosot. Per Februari 2025 saja hanya senilai Rp 187,8 triliun atau turun 30,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Kalau kita lihat dari sisi fiskal Indonesia masih kesulitan memperluas basis pajak, basis pembayar pajak, dan kita lihat dari penerimaan fiskal hingga Februari 2025 itu jauh di bawah ekspektasi," kata Shinta dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (24/3/2025).
Dari sisi moneter, untuk mengharapkan penurunan suku bunga acuan pun menurutnya masih sangat sulit. Terlihat dari masih tingginya kebutuhan dolar AS di Tanah Air, membuat stabilitas kurs rupiah tak kunjung tercipta.
"Di sisi moneter Indonesia juga kesulitan meningkatkan jalur penerimaan foreign currency, khususnya karena kinerja ekspor dan investasi asing yang relatif masih sluggish, serta kesulitan untuk mendiversifikasi kebutuhan daripada US dollar," tuturnya.
Profil kondisi fiskal dan moneter ini yang menurutnya harus bisa diurus pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang kondusif. Tanpa itu, sulit berharap insentif fiskal dan moneter bisa menjaga dorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saya rasa akan sangat menantang, tadi saya sudah menyampaikan beberapa tantangan dan tekanan dari segi fiskal dan moneter, tekanan ini juga menciptakan kebutuhan intervensi yang lebih tinggi di pasar domestik untuk bisa memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap on track," ungkap Shinta.
Dari sisi fiskal, ia berpendapat kebijakan yang kondusif itu di antaranya ialah pemerintah harus bisa mengurus penerimaan pajak dengan baik ke depannya. Jangan lagi terjebak pada jargon berburu di kebun binatang atau memajaki orang-orang yang telah taat pajak dengan kenaikan tarif, istilah kerennya intensifikasi.
"Sehingga perlu ada perbaikan, memang untuk bagaimana caranya bisa tanpa kita terus mengejar-ngejar pembayar pajak yang sudah ada, jadi kita selalu mengatakan lebih baik melakukan ekstensifikasi daripada intensifikasi," ujarnya.
Dari sisi moneter, supaya ketergantungan pada dolar AS minim dan membuat stabilitas kurs rupiah lebih terjaga, menurut Shinta bisa dilakukan dengan meningkatkan penerimaan net ekspor dan investasi melalui perbaikan tata kelola perizinan usaha, penyederhanaan birokrasi dan regulasi, serta memperluas akses pasar dengan prinsip perdagangan bebas.
"Yang ketiga juga upaya relaksasi daripada moneter, ini penurunan suku bunga pinjaman usaha real, ini setidaknya ini harus juga menjadi perhatian, terutama untuk yang berorientasi ekspor dan industri yang dinilai sangat strategis untuk bisa penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal, seperti sektor padat karya," ungkap Shinta.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Ormas Palak THR Bikin Resah, Pengusaha: Bikin Takut Investor
Next Article Gelap! Begini Ramalan Pengusaha Soal Ekonomi Indonesia 2025
