2 hours ago
1
Seminar Nasional Implementasi Kemandirian Inovasi Teknologi dan Industrialisasi Kebencanaan yang digelar di Jakarta, Rabu (29/4).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dinilai masih berada di posisi sebagai pengguna teknologi kebencanaan, bukan produsen. Kondisi ini dinilai menghambat kemandirian nasional dalam menghadapi risiko bencana yang kian kompleks.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PPN/Bappenas kini mendorong transformasi besar, mulai dari penguatan sistem penanggulangan bencana hingga percepatan industrialisasi teknologi kebencanaan dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Implementasi Kemandirian Inovasi Teknologi dan Industrialisasi Kebencanaan yang digelar di Jakarta, Rabu (29/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to ADEXCO 2026 yang bertujuan mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam mempercepat kemandirian teknologi kebencanaan nasional.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menekankan pentingnya transformasi pendekatan penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif dan berbasis risiko. Menurutnya, penguatan sistem nasional menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana.
“Integrasi data dan koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat guna memastikan respons yang lebih cepat dan efektif saat bencana terjadi,” ujar Raditya.
Ia menambahkan bahwa penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan daerah, serta peningkatan kapasitas masyarakat merupakan langkah strategis dalam membangun ketangguhan nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa isu kebencanaan harus menjadi bagian utama dalam proses perencanaan pembangunan.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan ketahanan terhadap risiko bencana,” ujarnya.
Febrian juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan.
sumber : Antara
