3 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Polemik buka-bukaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus bergulir. Kali ini sorotan publik mengarah pada belanja pakaian dinas eksekutif.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya pada Ahad (14/9/2025), mengunggah ucapan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim), Akhmad Taufiqurahman, terkait isu penghapusan anggaran pakaian dinas.
“Sejak bulan Maret 2025, anggaran Gubernur Jabar terkait pakaian dinas sudah dihapuskan. Sedangkan untuk wakil gubernur, sesuai haknya silakan digunakan karena tidak ada arahan untuk dihapuskan,” ujar Akhmad Taufiqurahman dalam unggahan tersebut.
Penelusuran Republika pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menemukan adanya paket belanja pakaian dinas dan atribut untuk wakil kepala daerah dengan kode RUP 54582952. Volume pekerjaan dalam paket tersebut tercatat sebanyak 52 stel, dengan spesifikasi belanja pakaian dinas beserta atributnya. Fakta ini, memperkuat bahwa belanja pakaian dinas wakil gubernur memang masih tercantum dalam dokumen resmi pengadaan pemerintah.
Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR), Poppy Nuraeni, angkat bicara. Poppy pun mempertanyakan mengapa kebijakan realokasi anggaran justru tidak dibarengi dengan komunikasi intensif antara gubernur dan wakil gubernur.
“Pertanyaan mendasar yang muncul dari publik adalah, kenapa gubernur dan wakil gubernurnya tidak duduk bersama ketika membicarakan soal realokasi anggaran ini? Padahal, kebijakan keuangan daerah adalah wajah dari kekompakan eksekutif dalam mengelola kepercayaan masyarakat,” ujar Poppy.
