Dewan Pertahanan Nasional Kunjungi KEK Tanjung Sauh di Kepri

2 hours ago 3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (27/1/2026). DPN adalah lembaga baru yang ketuanya diemban Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dan Ketua Harian Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. 

Rombongan DPN dipimpin Deputi Geostrategi Mayjen Ari Yulianto didampingi oleh Deputi Geoekonomi Yayat Ruhyat beserta sejumlah tenaga ahli utama, tenaga ahli madya, dan tenaga ahli muda. Tenaga Ahli Madya DPN Laksma Ashari Alamsyah, mengatakan, dalam kunjungan kerja tersebut, DPN melakukan berbagai pertemuan, termasuk dengan BP Batam.

Sebelumnya, DPN juga melakukan tinjauan ke beberapa titik, di antaranya PT Taman Resor Internet, Nongsa Park, Kantor Landing Point Indosat Batam. Kemudian kunjungan ke PLTGU Tanjung Ucang, PLN Unit Distribusi III Tanjung Pinang, Kawasan Industri Bintan Inti, Tanjung Uban, KEK Galang Batang Bintan, dan KEK Tanjung Sauh, Batam.

"Semua spot tersebut sangat berdampak pada peningkatan perekonomian negara," kata Ashari dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/1/2025).

Menurut Ashari, ketika DPN bertemu BP Batam, dijelaskan tentang posisi tugas dan wewenang lembaga nonstruktural yang diketuai langsung oleh RI 1. Dia menekankan DPN memiliki tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.

"Kunker diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi khususnya oleh pemda-pemda dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor perekonomian," ucap Ashari.

BP Batam, sambung dia, optimistis akan mencapai pertumbuhan perekonomian yang cukup baik. Menurut dia, BP Batam juga menegaskan akan mendukung segala upaya untuk membantu para pelaku usaha yang membantu peningkatan pendapatan negara.

Selain itu, kata dia, pembangunan KEK Tanjung Sauh sangat tergantung dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sebagai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBP). Hal itu untuk mendukung segala upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen secara umum dan khusus di Batam.

"Fungsi kita mengumpulkan data untuk diidentifikasi apa permasalahannya. Jadi kita serahkan kepada BP Batam. Jika ada masalah, maka kita komunikasi dan orkestrasi untuk cari jalan keluarnya bersama di tingkat pusat," kata Ashari.

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|