Di Davos, Prabowo Ungkit Sita 4 Juta Hektare Perkebunan dan Tambang Ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, DAVOS -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat. Menurut dia, tidak ada investor yang akan datang ke negara yang abai terhadap supremasi hukum.

"Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan," ucap Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) waktu setempat.

RI 1 menegaskan, pada awal pemerintahannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Selain itu, praktik ilegal ditemukan di hampir seluruh sektor ekonomi. Dia pun tak pandang bulu menyikap praktik pelanggaran tersebutdengan menugaskan Satgas PKH menyita jutaan hektare lahan ilegal.

"Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus," ucap Prabowo.

Untuk itu, kata dia, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas segala kepentingan. Sejak tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi.

"Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," ucap Prabowo.