DPR dan BGN Rapat Tertutup Bahas Anggaran MBG Rp71 Triliun, Ini Hasilnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) secara tertutup di ruang rapat Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025). Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengungkapkan rapat tersebut membahas seputar anggaran BGN.

"Anggaran untuk BGN Rp 71 triliun itu sebenarnya sudah diputuskan periode yang lalu, cuma masih ada persoalan administrasi, salah satunya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) yang kemarin belum siap. Jadi kita harus rapat lagi plus ada penyesuaian," kata Nihayatul usai rapat.

Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan terkait dukungan manajemen, yang dikurangi dan dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis. Namun, dia menegaskan tidak ada perubahan total anggaran anggaran BGN dari dapat itu.

"Tetap Rp 71 triliun, cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen, dikurangi dan dialihkan kepada program," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, penyesuaian anggaran untuk dialihkan kepada program itu sebesar Rp 1,5 triliun, yang berasal dari dukungan manajemen.

"Tadi kami membahas terkait penyesuaian anggaran, yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, jadi turun Rp 1,5 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak ke program pemenuhan gizi nasional," terangnya.

Ia mengatakan bahwa salah satu persyaratan yang harus dilakukan agar APBN bisa segera digunakan adalah persetujuan dari Komisi IX DPR. Sehingga ia berterima kasih kepada pimpinan komisi IX DPR yang telah meluangkan waktu dan melakukan persetujuan.

"Agar anggaran terhadap Badan Gizi Nasional disetujui dan dengan demikian nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Dadan mengungkapkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program MBG ini setiap hari. Yang mencakup 3 juta penerima manfaat pada periode Januari - April 2025.

Ia juga mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memaksakan menyelenggarakan program unggulannya ini serentak di seluruh tempat.

"Kemarin saya dipanggil oleh pak presiden agar tidak memaksakan hari ini seluruhnya, tapi bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum siap secara bertahap dilaksanakan, terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengan pendapat dengan Komisi IX agar anggaran bisa digunakan," jelasnya.