Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026) (ANTARA - Fath Putra Mulya)
Harianjogja.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana membentuk pusat komando atau command center guna mempercepat penanganan konflik agraria yang dinilai masih berjalan lambat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pembentukan pusat kendali tersebut akan melengkapi kerja Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang telah dibentuk sejak 2025.
“Ke depan akan dibentuk command center yang terintegrasi dengan pimpinan Komisi III,” ujarnya saat menerima audiensi buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (1/5/2026).
Percepat Kinerja Pansus Agraria
Menurut Dasco, kinerja pansus selama ini masih terkendala proses sinkronisasi sehingga penanganan kasus di lapangan belum optimal.
Untuk mempercepat langkah, Pansus Agraria akan dikendalikan langsung oleh Saan Mustopa.
Dengan skema tersebut, DPR berharap koordinasi lintas komisi dan pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat.
Tampung Laporan dan Respons Cepat
Dasco menjelaskan, command center akan berfungsi sebagai pusat penerimaan informasi dari masyarakat terkait konflik agraria, mulai dari sengketa lahan hingga dugaan kriminalisasi petani.
Dengan sistem ini, DPR diharapkan dapat merespons secara cepat setiap laporan yang masuk, termasuk mengambil langkah mitigasi di lapangan.
“Kami butuh informasi cepat dari masyarakat agar bisa langsung bergerak,” kata Dasco.
Ia juga meminta serikat buruh dan kelompok masyarakat sipil aktif menyampaikan laporan serta menginventarisasi persoalan yang mendesak untuk ditindaklanjuti.
Kekerasan Masih Terjadi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menilai penyelesaian konflik agraria belum menunjukkan perubahan signifikan.
Ia mengungkapkan, dalam periode Desember 2025 hingga April 2026, masih terjadi berbagai kasus kekerasan terhadap petani, aktivis, dan masyarakat adat.
Mulai dari penembakan, penganiayaan hingga penangkapan disebut masih terjadi di sejumlah wilayah.
Reforma Agraria Butuh Dorongan Politik
Dewi menegaskan reforma agraria tidak akan berjalan efektif tanpa tekanan politik yang kuat dari DPR.
Menurutnya, selama ini distribusi lahan kepada petani kerap terhambat oleh berbagai alasan klasik, sehingga konflik terus berulang.
“Tanpa dorongan politik yang kuat, reforma agraria tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Harapan Percepatan
Dengan pembentukan command center, DPR diharapkan mampu mempercepat penyelesaian konflik agraria sekaligus mencegah terjadinya kekerasan di lapangan.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa parlemen ingin lebih responsif terhadap persoalan agraria yang selama ini menjadi salah satu isu krusial di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
