16 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Lembaga think tank, Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics (Great) Institute memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2026 akan tumbuh di atas 5 persen. Great Institute memandang, meskipun tantangan ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, kekuatan ekonomi domestik dinilai masih cukup resilien.
“Kami, Great Institute memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2026 akan berkisar pada 5,3 sampai 5,6 persen untuk pertumbuhan ekonomi tahunannya,” kata Peneliti Great Institute Adrian Nalendra Perwira dalam konferensi pers publikasi hasil riset Great Institute mengenai outlook ekonomi Indonesia 2026 yang digelar di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2026).
Proyeksi tersebut, menurut penuturan Adrian bisa tercapai dengan adanya tiga syarat. Yakni mengenai dorongan terhadap konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, serta dilakukannya berbagai paket transformasi.
“Pertama mengenai konsumsi rumah tangga, kita tahu proporsinya menopang separuh pertumbuhan ekonomi. Jadi, tetap (harus) menopang, tetapi perlu stimulus untuk kelas menengah dan reformasi lapangan kerja,” ujar Adrian.
Ia menjelaskan, menurut catatannya, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga relatif stabil di kisaran 4,87—4,97 persen sepanjang tahun 2025. Itu bisa diterjemahkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah sekitar 2,54—2,64 poin persentase (pp) terhadap produk domestik bruto (PDB).
Adrian menuturkan, tantangan untuk 2026 adalah mengubah konsumsi rumah tangga dari sekedar penyangga menjadi salah satu mesin akselerasi pertumbuhan, tanpa mengobarkan stabilitas harga. Sehingga bisa menjadi driver, bukan hanya menjaga.
Hal penting yang mesti didongkrak oleh pemerintah adalah mendorong konsumsi kelas menengah. Terutama kelas menengah yang arahnya bergerak ke kelompok rentan. Kelas menengah diketahui merupakan pondasi dari konsumsi rumah tangga di Indonesia.
“Kami concern dan memandang perlu ada stimulus untuk menjaga permintaan dari kelas menengah rentan terutama. Karena mereka adalah yang sebetulnya paling penting fungsinya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” jelasnya.
Kemudian mengenai pengeluaran pemerintah, Adrian menuturkan, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa bergerak di kisaran 5,3—5,6 persen jika pengelolaan pengeluaran pemerintah bisa lebih dimanajemen dengan optimal. Pengelolaan yang optimal pada akhirnya bisa mendorong konsumsi.
“Meskipun dilihat dari proporsinya (government spending) kecil terhadap pertumbuhan, tetapi multiplier effect-nya untuk meningkatkan konsumsi itu besar. Dan konsumsi secara empiris perlu dijaga agar investasi juga bisa naik,” tuturnya.
Berdasarkan pengamatannya terhadap pengelolaan pengeluaran pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Adrian memandang ada langkah transisi. Dari yang kerapkali pengeluaran gencar di bulan-bulan terakhir di akhir tahun (backloading) menjadi cenderung dilakukan frontloading pada 2026.
“Dan tidak hanya timing-nya, tetapi kualitasnya juga harus produktif belanjanya, yang ber-multiplieruntuk kelas menengah. Dan terutama reformasi pajak dalam hal kepatuhan terutama, yang mungkin bisa dicerminkan dengan Cortex nanti di 2026,” ujarnya.
Selanjutnya mengenai paket transformasi, Adrian memandang ekonomi pada 2026 bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan upaya pemerintah menjalankan berbagai paket tranformasi. Ia mencatat setidaknya ada empat paket transformasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar mendorong ekonomi bisa tumbuh di kisaran 5,3—5,6 persen.
“Pertama, transformasi ketenagakerjaan. Ini menjadi salah satu transformasi yang paling penting karena kita harus men-transform dari sisi demand, supply, matching atau pencocokan tenaga kerja, dan regulasi yang menaungi itu sendiri,” kata Adrian.
Kedua, transformasi struktural usaha. Hal itu berkaitan dengan iklim usaha sektor riil di bottlenecking. Menurut Adrian, harus ada upaya untuk mengurai kekusutan yang terjadi di iklim usaha sektor riil di Indonesia.
“Kita harus untangle masalah-masalah yang ada di sektor riil, yang ini sudah ada indikasinya. Dan Pokja 2 yang dikoordinasi oleh Menteri Keuangan itu kami optimistis bahwa ke depannya bisa meng-untangle hambatan-hambatan yang ada di sektor riil,” terangnya.
Ketiga adalah transformasi manajemen utang. Adrian mengatakan, dalam pembiayaan utang, akan diterbitkan surat-surat utang dengan tenor-tenor pendek. Hal itu dinilai akan bisa lebih cepat dalam upaya switching utang.
Keempat ialah transformasi program prioritas. Ia menuturkan, harus ada integrasi dalam menjembatani program-program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP) agar pelaksanaannya bisa lebih maksimal.
“Potensi dari program prioritas seperti MBG dan Kopdes, itu harus integrasi dan bisa kembali kepada bentuk optimalnya,” ujarnya.
