Heboh Subsidi BBM Bakal Diganti ke BLT, Picu Polemik di Kalangan Ojol

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI hingga saat ini berencana untuk mengubah subsidi energi termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM) yang akan diumumkan pada 2025. Berita ini masuk ke dalam Big Stories CNBC Indonesia 2024.

Salah satu bocoran skema subsidi BBM yang akan digunakan kedepannya menggunakan skema subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, skema subsidi melalui BLT tidak sepenuhnya diterapkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat mengungkapkan bahwa kemungkinan besar skema yang akan diterapkan nantinya adalah dengan skema subsidi campuran atau blending.

Skema blending itu sendiri adalah penyaluran BBM subsidi dengan cara sebagian yang disalurkan melalui BLT ke masyarakat, tapi ada juga yang tetap berhak mengisi BBM bersubsidi.

"Salah satu yang berpotensi untuk formulasinya (skema blending) seperti itu. Tapi jangan dulu saya umumkan sekarang. Yang berhak mengumumkan itu tunggu keputusan dari Bapak Presiden," jelasnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Sebagai acuan, pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penerima BLT. Bahlil menyebutkan data tersebut akan kembali ditinjau olehnya jika sudah rampung.

"Datanya nanti data BPS. Sekarang BPS-nya lagi saya menunggu hari Senin. Kalau sudah selesai baru kita bicarakan," tandasnya.

Hampir Rampung

Sejak kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menggenjot penerapan subsidi tepat sasaran termasuk untuk subsidi BBM. Bahlil mengatakan, hingga saat ini pihaknya hampir rampung dalam menyusun skema subsidi baru tersebut untuk bisa diterapkan.

Bahkan, Bahlil menyebutkan saat ini progresnya sudah mencapai 99%. "(Skema subsidi BBM) sekarang sudah hampir selesai nanti kita umumkan 2025. Pasti tahun depan," ungkapnya.

Bocoran kriteria

Walau tidak menyebutkan secara detail kendaraan mana saja yang berhak menenggak BBM subsidi, Bahlil sempat mengatakan bahwa salah satu kriteria kendaraan yang masih berhak membeli BBM subsidi adalah kendaraan berplat kuning yakni transportasi umum.

Menurut Bahlil, hal ini dilakukan guna memastikan biaya transportasi tidak naik, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati layanan dengan harga terjangkau.

Selain itu, ia menegaskan bahwa angkutan barang berpelat hitam tidak akan masuk dalam kategori penerima subsidi BBM. Ia lantas mendorong pemilik kendaraan tersebut untuk beralih ke pelat kuning.

Adapun, Bahlil sempat menerangkan bahwa untuk kriteria yang masuk ke dalam penerima BBM subsidi di antaranya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun demikian, atas pemberian BBM subsidi itu, UMKM tidak akan menerima BLT dari pemerintah.

Polemik Ojol tidak dapat subsidi BBM

Walau dia sempat mengungkapkan bahwa pelaku transportasi umum masih akan mendapatkan BBM subsidi, tapi memang, dia mengakui, masih ada dinamika terkait ojek online (ojol) karena berpelat hitam.

Di lain sisi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan, pengemudi ojek online (Ojol) tetap berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Asosiasi Ojek Online GARDA Indonesia.

"Saudara-saudara kita yang bergerak di sektor UMKM, khususnya ojek online yang termasuk dalam kategori usaha mikro, tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka," kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Ia memastikan kebijakan ini diambil untuk melindungi sektor mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat bawah. Maman juga menyampaikan, kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM untuk para ojol ini sesuai dengan arahan dan amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Amanah dari Pak Presiden kepada kami adalah untuk memperhatikan sektor ekonomi masyarakat yang paling bawah. Oleh karena itu, aktivitas sehari-hari saudara-saudara kita di sektor transportasi ini harus tetap berjalan tanpa hambatan," ujarnya.

Maman menilai, subsidi BBM bagi Ojol juga merupakan langkah penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan distribusi barang, yang bergantung pada jasa transportasi ini.

"Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan jasa ojek online. Jangan sampai terganggu, karena pasti nanti akan terganggu rantai pasok, rantai suplai, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro," ucap dia.

(luc/luc)

Next Article Subsidi BBM Bakal Diganti ke BLT, Kelas Menengah Justru Waspada