2 hours ago
1
Ilustrasi rumah subsidi.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengakui daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan. Hal itu membuat mereka menimbang-nimbang ulang ketika hendak membeli atau mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).
Ari mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menyediakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama mereka. FLPP menawarkan bunga tetap lima persen hingga lunas, uang muka ringan, dan tenor panjang. Himperra menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan rumah bersubsidi untuk MBR.
Meski pemerintah menyediakan FLPP, Ari menilai, hal itu tak serta merta mendorong masyarakat mengambil cicilan rumah bersubsidi yang harga per unitnya mulai dari Rp166 juta. "Akhir-akhir ini kan kita tahu BBM naik, ini naik. Tahun lalu saja sudah terasa daya beli masyarakat itu turun. Jadi tahun ini rasanya akan makin turun lagi," ujarnya ketika diwawancara di Kota Semarang, Senin (11/5/2026).
Menurutnya tekanan biaya hidup, ditambah adanya kenaikan BBM, cenderung membuat masyarakat, khususnya MBR, berpikir ulang untuk membeli rumah. "Saya yakin kita merasakannya. Kadang kala mikir dapur, mikir sekolah, itu saja tak cukup membuat berani: yang harusnya dari kontrak beli rumah, jadi mikir ulang, 'Nanti bagaimana ke depan?'. Nah, saya berharap agar ini disikapi betul oleh pemerintah," ucap Ari.
Tak hanya soal daya beli, salah satu hambatan MBR memperoleh FLPP adalah tidak lolos Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Menurut Ari, sebenarnya warga atau MBR yang hendak memiliki rumah bersubsidi tetap ada. "Tapi banyak yang kena merah SLIK OJK-nya," katanya.
