Hoaks, Elite, dan Ujian Kedewasaan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ruang digital kembali ramai oleh beredarnya video pernyataan Amien Rais, seorang tokoh bangsa dengan rekam jejak panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia, dan kemudian diikuti dengan munculnya beragam tafsir di ruang publik. Potongan informasi, penambahan narasi, hingga asumsi yang belum tentu terverifikasi, bercampur dalam satu arus percakapan yang tak terbendung. Akibatnya, publik tidak lagi berhadapan dengan satu realitas, namun dengan banyak versi realitas yang beredar di tengah masyarakat.

Sebagai peneliti opini publik, saat ini saya melihat masyarakat semakin cepat untuk bereaksi dalam menerima berbagai informasi, tetapi tidak selalu diikuti dengan kedalaman untuk memverifikasi. Fenomena ini bukan sekedar soal benar atau salahnya sebuah informasi, namun yang menjadi menarik untuk dicermati adalah bagaimana informasi tersebut dapat dengan cepat menyebar, diterima, bahkan dipercaya oleh sebagian publik. Dalam konteks ini, yang kita pertaruhkan bukan lagi hanya soal akurasi dari informasi, tetapi juga kualitas kita dalam berdemokrasi.

Dalam teori opini publik, Walter Lippmann menyebut bahwa publik tidak merespons realitas secara langsung, melainkan melalui “gambar di kepala”. Artinya, apa yang diyakini oleh masyarakat sering kali merupakan hasil dari konstruksi informasi yang mereka terima, Gambaran yang dibentuk oleh potongan informasi yang datang silih berganti, cepat, berulang, dan sering kali tanpa konteks yang lengkap.

Akibatnya, sebelum fakta tersusun dengan utuh, persepsi kerap telah terbentuk lebih dahulu. Dari berbagai survei yang kami lakukan di Poltracking Indonesia, terlihat bahwa publik juga tidak selalu menunggu klarifikasi untuk membentuk suatu penilaian, tetapi persepsi bisa terbentuk dari potongan informasi yang belum tentu utuh. Di titik ini, yang bekerja bukan lagi fakta, melainkan kesan.

Ditambah lagi, dinamika dunia digital sekarang ini memasuki fase yang lebih kompleks, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin membuat batasan antara yang nyata dan yang rekayasa menjadi semakin tipis. Video yang menampilkan wajah dan suara seseorang kini dapat direplikasi dengan sangat meyakinkan.

Apa yang tampak autentik, belum tentu benar-benar terjadi di dunia nyata. Dalam praktiknya, publik juga akan semakin sulit untuk membedakan mana pernyataan yang asli, dan mana yang dihasilkan oleh teknologi. Ini bukan lagi sekadar soal potongan informasi atau konteks yang hilang, tetapi soal realitas yang bisa direkayasa secara audio dan visual.

Dalam konteks politik, situasi ini membawa implikasi yang tidak sederhana. Joseph Schumpeter melihat demokrasi sebagai arena kompetisi untuk memperoleh dukungan publik. Namun dalam praktik kontemporer, kompetisi itu tidak hanya berlangsung melalui kebijakan, melainkan juga melalui narasi. Ketika teknologi memungkinkan penciptaan narasi yang tampak nyata, maka medan kompetisi menjadi semakin kompleks.

Siapa yang lebih cepat hadir di ruang publik, seringkali lebih dulu dipercaya, terlepas dari benar atau tidaknya. Di sinilah kita menyaksikan pergeseran, dari politik yang bertumpu pada fakta, menuju politik yang semakin dipengaruhi oleh persepsi. Bukan berarti fakta kehilangan relevansinya, tetapi ia semakin sering tertinggal di belakang arus informasi yang bergerak dengan cepat.

Pada saat yang sama, ruang publik kita juga tidak lagi tunggal. Seperti diingatkan oleh Jürgen Habermas, demokrasi idealnya bertumpu pada diskursus rasional yang terbuka. Namun dalam praktik digital, ruang publik justru terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok dengan preferensi informasinya masing-masing. Yang mana algoritma media sosial mendorong seseorang untuk lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya.

Akibatnya, publik tidak lagi berada dalam satu ruang diskusi yang sama, tetapi dalam banyak “ruang gema” yang memperkuat keyakinannya masing-masing. Dalam situasi ini, informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah diterima jika sesuai dan sejalan dengan preferensinya.

Dalam ruang yang terpecah seperti ini, sebuah informasi tidak hanya dinilai dari akurasinya, tetapi juga dari kesesuaian dengan keyakinannya. Apa yang terasa “benar” sering kali lebih mudah diterima dibandingkan sesuatu yang telah terverifikasi dengan baik. Hoaks tidak lagi sekadar persoalan informasi yang keliru, tetapi ia telah menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas, yakni tentang bagaimana narasi bekerja, bagaimana persepsi terbentuk, dan bagaimana kepercayaan publik dapat dimenangkan.

Tantangan ini akan berpotensi semakin besar ke depan. Jika melihat perkembangan teknologi saat ini, Pemilu tahun 2029 akan berlangsung dalam lanskap informasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Bukan tidak mungkin, publik akan dihadapkan pada gelombang konten yang tampak autentik, lengkap dengan wajah, suara, dan gestur dari para calon yang berkontestasi, tetapi sebenarnya adalah merupakan hasil dari rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam situasi seperti itu, hoaks bukan lagi sekadar gangguan, melainkan ancaman nyata bagi kualitas demokrasi.

Peran tokoh publik dalam situasi ini menjadi sangat penting sekaligus sensitif. Pernyataan dari figur seperti Amien Rais tidak hanya dibaca sebagai opini personal, tetapi juga sebagai sinyal yang dapat ditafsirkan ke berbagai arah. Dalam ekosistem digital, satu pernyataan dapat hidup dalam banyak makna, tergantung bagaimana ia diterima dan disebarkan.

Publik hari ini bukan hanya sekadar penerima informasi, tetapi juga bagian dari aliran informasi itu sendiri. Pilihan untuk membagikan, menanggapi, atau bahkan mengabaikan sebuah informasi memiliki konsekuensi terhadap arah percakapan publik.

Di sinilah ujian yang sesungguhnya. Bukan pada seberapa banyak informasi yang kita terima, tetapi juga pada seberapa bijak kita memperlakukannya. Bukan hanya pada seberapa cepat kita merespons, tetapi juga pada seberapa jauh kita memberi ruang untuk memahaminya. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, namun juga tentang kemampuan menahan diri untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, untuk tidak mudah mempercayai, dan untuk tetap memberi tempat bagi akal sehat di tengah derasnya arus informasi. Dan dari situlah, perlahan, kedewasaan dalam berdemokrasi akan menemukan bentuknya.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.