2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dalam forum tersebut, Iwan menegaskan, arah pembangunan daerah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memastikan adanya keadilan sosial.
“Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat rentan. Program pembangunan harus dirancang agar mereka tidak tertinggal, baik dari sisi akses layanan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” ujar Iwan, Rabu (15/4/2026).
Ia menilai, Musrenbang menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat. Maka, ia mendorong agar data kelompok rentan diperkuat dan diperbarui berkala agar intervensi program lebih tepat sasaran.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Depok dan Bekasi, Iwan mengaku masih menemukan berbagai persoalan terkait perlindungan sosial di lapangan. Ia menyebut masih adanya warga yang belum sepenuhnya terjangkau program bantuan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
“Ini menjadi perhatian serius. Pemerintah harus memastikan masyarakat di Depok dan Bekasi, khususnya kelompok rentan, mendapatkan perlindungan yang optimal dan tidak terlewat dari program-program yang ada,” katanya.
Iwan juga menyoroti pentingnya sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperkuat perlindungan sosial. Ia menyebut, tanpa koordinasi yang baik, berbagai program bantuan berpotensi tumpang tindih atau bahkan tidak menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting, baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat. Dengan begitu, upaya perlindungan sosial bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam forum tersebut, di antaranya penguatan jaminan sosial, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta penanganan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah di Jawa Barat.
Iwan menambahkan, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah mampu merancang kebijakan yang adaptif dan inklusif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pembangunan.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, lanjut Iwan, diharapkan lahir kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan demi terwujudnya kesejahteraan yang merata di Jawa Barat.
