JKN Tanggung 96,8 Juta Warga Miskin, Ini Penjelasan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sebanyak 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu saat ini memperoleh perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan iuran yang ditanggung penuh oleh negara. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat. Dalam pidatonya, Presiden memaparkan sejumlah capaian pemerintah di bidang kesehatan yang berkaitan dengan perluasan perlindungan sosial dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan.

"Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu," kata Prabowo.

JKN Disebut Menjadi Salah Satu yang Terbesar di Dunia

Prabowo menilai JKN telah berkembang menjadi salah satu sistem jaminan kesehatan dengan cakupan peserta terbesar di dunia. Program tersebut disebut memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.

Menurut dia, keberadaan JKN tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden menjelaskan berbagai langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat layanan publik, khususnya pada sektor kesehatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Perluas Pemerataan Layanan Kesehatan

Selain memperkuat perlindungan kesehatan melalui JKN, pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah. Prabowo mengatakan pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas rumah sakit umum daerah.

Fokus pembangunan diarahkan ke wilayah yang selama ini membutuhkan penguatan layanan kesehatan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

"Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun sudah operasional," katanya.

Sebanyak 20 RSUD Baru Sudah Beroperasi

Dari total 66 rumah sakit umum daerah yang dibangun dan ditingkatkan pemerintah, sebanyak 20 RSUD baru telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Kehadiran fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan di berbagai daerah.

Pembangunan rumah sakit dilakukan bersamaan dengan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan yang telah ada. Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau.

Kebijakan pembangunan fasilitas kesehatan ini berjalan beriringan dengan program perlindungan kesehatan melalui JKN yang mencakup puluhan juta warga Indonesia.

Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-81 RI

Informasi mengenai program JKN dan pembangunan rumah sakit tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Selain pidato kenegaraan, pemerintah juga menayangkan video yang berisi capaian kinerja pemerintah pada berbagai sektor pembangunan.

Sidang tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut menjadi identitas peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati pada 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara