Ilustrasi kesehatan telinga. Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— DIY kembali menegaskan diri sebagai daerah inklusif dengan rencana pemecahan rekor MURI yang melibatkan 1.000 difabel tuli. Kegiatan ini diinisiasi Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai upaya memperkuat gaung isu disabilitas di Yogyakarta.
Selain pemecahan rekor MURI, KND juga menyiapkan seminar kebangsaan bertema disabilitas sebagai bagian dari keberagaman Indonesia, yang akan menjadi rangkaian utama kegiatan tersebut.
Komisioner KND, Fatimah Asri Mutmainnah, menjelaskan seminar kebangsaan bertema disabilitas bagian dari keberagaman Indonesia, dengan puncak acaranya pemecahan rekor MURI pembacaan teks proklamasi menggunakan Bahasa isyarat.
“Kegiatan ini diadakan dalam rangka ketugasan KND, yakni melakukan pemantauan dan advokasi dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ujarnya usai menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Kepatihan, Senin (27/4/2026).
DIY dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat peradaban dan ruang tumbuhnya berbagai gerakan sosial, termasuk isu disabilitas.
“KND menganggap Jogja sebagai pusat peradaban, di mana suara-suara gerakan sangat kuat ketika disuarakan dari Jogja,” paparnya.
Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung dalam dua momentum penting. Seminar kebangsaan akan digelar pada 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, sedangkan pemecahan rekor MURI direncanakan menjelang 17 Agustus 2026 sebagai refleksi kemerdekaan.
Rekor yang ditargetkan adalah pembacaan teks Pancasila atau Proklamasi secara serentak menggunakan bahasa isyarat oleh 1.000 anak difabel tuli, yang disebut akan menjadi kegiatan monumental karena belum pernah dilakukan sebelumnya.
“Intinya, tujuan dua kegiatan adalah bagaimana disabilitas ini perlu disuarakan sebagai bagian dari keragaman, jadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang itu sudah bukan lagi kita bicara hanya lintas agama atau budaya, tapi juga lintas cara,” imbuhnya.
Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari Pemerintah Daerah DIY. Sri Sultan HB X disebut menyambut positif rencana tersebut sebagai bagian dari penguatan prinsip inklusivitas di Yogyakarta.
“Sudah banyak praktik-praktik baik terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jogja, baik Kota Yogyakarta maupun di kabupaten lainnya. Maka tak heran jika beliau [Sri Sultan] sangat mendukung kegiatan kami,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
