Kabar Baik Bagi Pengusaha Tekstil, Revisi Permendag 8 Segera Diumumkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengaturan impor, akan rampung pada Februari 2025 ini. Revisi ini mencakup pengaturan impor beberapa komoditas strategis, seperti pakaian jadi dan singkong, yang selama ini menjadi perhatian pelaku industri dan petani lokal.

Budi menyebut proses revisi Permendag 8 masih berlangsung dan difokuskan pada pengaturan impor pakaian jadi serta singkong.

"Permendag 8 kita masih proses. Ada beberapa yang sedang kita lakukan, salah satunya untuk pakaian jadi. Kemarin sudah kita lakukan FGD (Focus Group Discussion)," kata Budi saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Budi menegaskan, aturan terkait impor memang selalu terbuka untuk dievaluasi, namun prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Permendag mengenai impor itu bisa dievaluasi setiap saat. Cara mengevaluasinya dengan mengundang perwakilan industri hulu, hilir, dan konsumen melalui FGD. Hasilnya nanti akan kita tetapkan setelah pembahasan selesai," terang dia.

Selain pakaian jadi, pengaturan impor singkong juga menjadi fokus utama dalam revisi ini. Menurut Budi, banyak petani singkong di Indonesia yang kesulitan menjual hasil panen mereka akibat harga yang rendah, sementara impor tapioka terus berjalan.

"Singkong itu banyak yang tidak terserap. Petani kita harganya murah, sementara kita impor tapioka. Nah, itu akan kita atur. Impor boleh, tapi nanti harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian," tegasnya.

Budi memastikan pembahasan revisi Permendag 8 dilakukan secepatnya, termasuk rapat dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pemangku kepentingan lainnya.

"Ini secepatnya, karena sedang berjalan. Pakaian jadi dan singkong itu yang sedang kita bahas. Februari ini harus sudah selesai," katanya optimistis.

Meski proses harmonisasi aturan masih berjalan, Budi berharap revisi Permendag ini bisa diterbitkan pada Februari 2025. "Permendagnya mudah-mudahan keluar Februari 2025. Tergantung harmonisasi nanti prosesnya," tambahnya.

Menanggapi kekhawatiran revisi aturan ini bisa membuka celah bagi impor ilegal, Budi menegaskan bahwa pemerintah akan membuat regulasi yang ketat.

"Kita bikin aturan yang benar. Jangan kita membuat aturan yang longgar biar ilegal masuk. Semua aturan harus benar. Kalau ilegal, ya jangan sampai kita kalah sama yang ilegal," tutup Budi.

(wur)

Next Article Zulhas Serahkan Jabatan Mendag ke PNS Kemendag Budi Santoso