1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Guru besar Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (FISIP) Unpad Asep Sumaryana menilai cara menghilangkan budaya feodal di lingkungan birokrasi Pemprov Jawa Barat salah satunya dengan merekrut pimpinan berdasarkan kompetensi. Langkah tersebut merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengkritik budaya feodal di birokrasi.
"Budaya (feodal) itu sebetulnya berkaitan struktur, struktur dalam birokrasi diikat oleh sebuah aturan nah jadi itu yang terjadi kalau memang budaya dianggap feodal bisa jadi struktur menghendaki seperti itu," ucap dia, Rabu (19/8/2026).
Asep mengatakan kepala daerah merupakan pengambil keputusan tertinggi dari lingkungan birokrasi. Dengan kondisi itu, maka jajarannya berusaha mencari apa yang dikehendaki oleh pimpinan.
"Dengan demikian ada yang dikhawatirkan anggota adalah ketakutan pemimpin tidak berkenan atas pekerjaan bawahan," ungkap dia.
Ia melanjutkan budaya tersebut terbang karena yang menentukan pilihan jabatan strategis di lingkungan birokrasi Pemprov Jabar adalah Gubernur Jabar. Langkah yang harus dilakukan untuk menghapus budaya feodal salah satunya dengan merekrut jajaran berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
"Apakah memilih pegawai berdasarkan kompetensi, kalau tidak feodalisme seperti itu. Kenapa memilih si A si B karena dekat dengan saya, membantu saya banyak. Itu juga budaya feodal," kata dia.
Asep menegaskan apabila ingin menghilangkan budaya feodal maka yang harus dilakukan seleksi pejabat tinggi harus berdasarkan kompetensi. Jika itu tidak terjadi maka kompetisi kalah oleh networking.
"Budaya feodal mengkesampingkan kompetensi dan mengutamakan chemistry," kata dia.
Ia pun mengatakan rasa ingin dihormati tumbuh pada tiap orang. Ia pun mengingatkan apabila Gubernur Jabar hendak memutuskan sesuatu maka terlebih dahulu harus dirembukan dengan pimpinan lain.
