9 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menunda semua pembicaran terkait Board of Peace (BoP) menyusul perang antara Amerika Serikat (AS)-Zionis Israel dan Republik Islam Iran. Agresi AS-Zionis ke Teheran memicu perlawanan balasan Iran ke wilayah penjajahan Israel di Palestina dan menyasar negara-negara Teluk Arab yang menjadi pangkalan-pangkalan militer AS.
Indonesia pun didesak untuk segera keluar dari BoP melihat fakta AS dan Israel sebagai ketua, pun anggota BoP yang melakukan agresi penyerangan terhadap Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang mengatakan, Presiden Prabowo belum menarik partisipasi Indonsia dari BoP bentukan Presiden AS Donald Trump tersebut.
Pemerintah, masih terus melakukan penilaian baik-buruk kelanjutan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina itu. Termasuk penilaian Indonesia untuk membantu masyarakat di Gaza, namun dengan melihat perspektif dampak meluas AS-Zionis yang menyerang Iran belakangan ini.
“Kami sampaikan kita terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Yvonne di Kemenlu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Atas situasi tersebut, kata Yvonne, Indonesia menangguhkan semua agenda apapun yang terkait dengan BoP di luar negeri. “Bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan, atau istilahnya di-on hold,” ujar Yvonne.
Menurut dia, semua rapat, diskusi, maupun forum-forum internasional yang membahas tentang BoP ditangguhkan. “Dan tidak ada meeting, atau pembahasan khusus terkait Board of Peace dalam seminggu terakhir ini. Dan sebagaimana kami smapaikan, semua pembahasan terkait BoP saat ini, on hold,” sambung Yvonne.
Meskipun begitu, kata dia, Indonesia masih tetap berada dalam keanggotaan BoP. Dan belum ada keputusan dari hasil evaluasi di lingkungan presiden, untuk membawa Indonesia keluar dari partisipasi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina itu.
“Partisipasi kita di Board of Peace, tetap konsisten untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina,” ujar Yvonne.
