2 hours ago
1
Sejumlah warga melintasi banjir yang merendam Nagari Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (25/11/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat, estimasi kerugian sementara akibat dampak bencana di wilayah tersebut mencapai Rp6,53 miliar.
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Serangkaian bencana alam yang melanda Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) meliputi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, menimbulkan kerugian material. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat, estimasi kerugian sementara akibat dampak bencana di wilayah tersebut mencapai Rp6,53 miliar.
"Kerugian sementara Rp6.533.800.000 dengan dampak terbesar terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dengan kerugian sementara Rp4.891.000.000," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Padang, Kamis (27/11/2025).
Arry mengatakan data tersebut bersifat sementara, tepatnya per Kamis (27/11/2025) pukul 12.00 WIB, yang dihimpun dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di 13 kabupaten dan kota di provinsi itu. Secara umum, cuaca ekstrem yang melanda Sumbar sejak Sabtu (22/11/2025) memicu bencana hidrometeorologi termasuk bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir bandang di sejumlah daerah.
Arry menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar terus melakukan pemantauan 24 jam dengan memperkuat koordinasi dan memastikan penanganan dilakukan cepat sesuai prosedur operasional standar tanggap darurat. "Kita berharap bencana ini segera berlalu. Semoga Allah menjaga masyarakat Sumbar," kata dia.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, saling membantu dan memperbanyak berdoa agar provinsi itu dilindungi dari mara bahaya. Terkait korban bencana Sumbar hingga Kamis (27/11/2025) tercatat total 15 orang, dengan rincian sembilan orang meninggal dunia, dua hilang, dan empat luka-luka.
Lebih jauh ia memastikan bahwa sejak awal kejadian Pemerintah Provinsi Sumbar telah menggerakkan seluruh perangkat untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga. "Kami bekerja dalam satu sistem komando. BPBD di garis depan, kemudian didukung OPD teknis, TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten dan kota. Akses jalan dibuka, distribusi bantuan berjalan dan layanan dasar diupayakan tetap stabil," kata dia.
