7 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum Bahlil Lahadalia atas nama Partai Golkar berjanji akan membangun satu gedung asrama di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda di Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Inisiatif tersebut menjadi upaya balas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan yang disebut Bahlil tak pernah terlepas dari eksistensi Partai Golkar sejak Sekber didirikan pada 1964.
"Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk Hari Raya, langsung kita bangunkan," ujar Bahlil dalam kunjungan bersama DPP Golar ke Ponpes Miftahul Huda Manonjaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menuturkan, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar.
"Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil yang langsung diterima oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda turut meminta doa bagi para kader Golkar di legislatif maupun Kabinet Merah Putih. Menurutnya, meminta didoakan menjadi salah satu tujuan kunjungan.
"Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya," kata Bahlil.
Dirinya menambahkan, usai menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dia mengusulkan kepada Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak hanya dinikmati oleh para konglomerat.
Baru-baru ini, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi.
Meski demikian, seiring pembahasan perundangan, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana pengelolaan oleh kampus, untuk kemudian diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi bersama garda terdepan bersama Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman supaya ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah," pungkas Bahlil.
(rea/rir)
