7 hours ago
5
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD BPTPH Wilayah I Cianjur, Kamis (5/3/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti persoalan penempatan tenaga kerja yang dinilai belum sepenuhnya sesuai bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD BPTPH Wilayah I Cianjur, Kamis (5/3/2026). Kunjungan dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Lina, penempatan tenaga yang tidak sepenuhnya sesuai latar belakang keahlian berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan serta penanganan serangan organisme pengganggu tanaman di lapangan.
Ia mengungkapkan, di lapangan juga ditemukan adanya tambahan tenaga dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanian.
“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” kata Lina.
Selain persoalan sumber daya manusia, Komisi II menyoroti keterbatasan anggaran operasional yang dinilai turut memengaruhi kinerja petugas di lapangan. Terutama dalam kegiatan pemantauan rutin terhadap potensi serangan hama dan penyakit tanaman.
Menurut Lina, keterbatasan anggaran bisa menjadi kendala bagi petugas melakukan pemantauan secara berkala di wilayah kerja yang cukup luas.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” ujarnya.
Komisi II DPRD Jawa Barat menilai berbagai temuan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelayanan kepada petani, khususnya dalam perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, dapat berjalan lebih optimal.
