Komisi IX DPR Pastikan Pemerintah Penuhi Hak Pekerja PT Sritek

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah dan DPR, melalui Komisi IX, terus berupaya memastikan agar hak-hak pekerja PT Sritek terpenuhi dengan baik. Upaya ini mencakup percepatan pencairan BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan layanan serta penjaminan hak lain, seperti THR, pesangon, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Aktivis Buruh sekaligus Anggota Komisi IX DPR, Obon Tabroni, menegaskan bahwa keluhan para pekerja terkait lambatnya pencairan BPJS Ketenagakerjaan telah ditanggapi secara cepat.

"Alhamdulillah proses tersebut telah berjalan baik. Pihak BPJS ketenagakerjaan telah melakukan beberapa perbaikan, di antaranya penambahan petugas dan dipastikan sebelum lebaran semua proses selesai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3).

Di samping itu, ia melanjutkan, terdapat kabar positif terkait kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan yang nilainya telah dinaikkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diharapkan dapat menambah rasa aman dan kepuasan di kalangan pekerja.

Pemerintah juga memastikan bahwa hak-hak lainnya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon, akan terus dikawal agar tidak ada penundaan dalam pemenuhannya.

Menyikapi persoalan kepailitan PT Sritek, Obon menyebutkan, pemerintah telah mengambil langkah konkrit dengan merencanakan pengoperasian kembali perusahaan tersebut melalui manajemen baru.

Rencana ini diiringi dengan komitmen untuk mempekerjakan kembali para mantan karyawan, yang menyatakan antusiasme tinggi untuk bergabung dengan perusahaan yang direvitalisasi tersebut.

Ia pun menyayangkan adanya provokasi berupa ajakan demonstrasi oleh kelompok yang tidak berasal dari kalangan karyawan PT Sritek, terutama di tengah situasi yang sudah kondusif.

"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama berjuang, memastikan pemenuhan hak karyawan PT Sritex berjalan dengan baik. Jangan ada provokasi dan penyebaran informasi bohong yang hanya akan memperkeruh situasi," tegasnya.

Kebijakan dan langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Diharapkan, dengan upaya tersebut, masalah yang selama ini mengganggu proses pencairan hak-hak pekerja dapat segera teratasi dan situasi di PT Sritek semakin membaik.

(rir)