Luhut: RI Tak Punya Paracetamol saat Pandemi, Harus Impor dari India

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia masih beketergantungan pada barang impor. Salah satu momen yang dia ingat ialah ketika pandemi Covid-19.

Saat itu Luhut menyebut sampai menangis karena obat Paracetamol tidak tersedia di dalam negeri, harus impor dari India.

"Kita rasakan Ketika nggak mandiri dalam alat kesehatan, obat, kita sangat tertekan, dan saya ingat betul, Paracetamol kita tidak punya, harus impor dari India. India lockdown, kita nangis karena Paracetamol aja nggak ada di Indonesia. Saya terdorong saya lapor Presiden, kita paling nggak harus bisa 60-70% produksi dalam negeri," kata Luhut dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024).

Indonesia memiliki sumber daya alam untuk bisa memproduksi alkes di dalam negeri, misalnya stainless steel untuk memproduksi kasur sampai alat operasi. Pemerintah pun mendorong agar investor luar bisa membuat smelter di dalam negeri sehingga ada nilai tambah dan hilirisasi. Alhasil bahan baku itu tidak perlu dikirim ke luar.

Sebagai contoh Luhut menyebut alat operasi diproduksi di Pakistan, padahal bahan baku stainless steel dari Indonesia. Namun setelah jadi produk kembali lagi impor ke RI dalam bentuk barang jadi.

"Kita harus bilang sama dia, oke kau juga harus produksi ini, mereka suka bilang tidak captive marketnya, karena kita ngga konsolidasi. Jadi Aspaki perlu pendataan apa aja yang kalian butuhkan dari industri smelter yang di Morowali, Weda Bay supaya kita ngomong sama mereka, supaya jumlahnya itu bisa terbaca, jadi industri yang dibuat sampai jarum suntik, jarum apa aja lah, wong kita punya nikel ko, punya stainless steel, orang lain impor barang kita, nanti dia impor lagi barang dia. Jadi ngga usah matematik 9 itu, matematik 5 aja bisa itu," sebut Luhut.

Dari sisi industri, Ketua Umum Aspaki Imam Subagyo menyebut Alat kesehatan dalam negeri mulai berkembang setelah pandemi. Sebelum pandemi alkes dalam negeri bergantung pada impor, namun setelahnya dipaksa agar bisa memproduksi sendiri dan menggunakan produk dalam negeri

"Kondisi Alkes komplek dan sekarang kemandirian meningkat, harapan kami ke pemerintah keberpihakan alkes dalam negeri dilanjutkan. Jadi walau ganti presiden kepemimpinan jadi lanjutkan Inpres 6/2016 dan Inpres 2/2002, entah ada Inpres lagi tentu yang menguatkan," ujar Imam.

(fys/wur)

Next Article WHO Beri Pernyataan Baru soal Wabah Mpox, Bakal Seperti Covid?