Mulai Agustus 2025, Nunggak Pajak Bakal Susah Urus Paspor Dkk

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem super canggih pada 17 Agustus 2025 mendatang, yakni pengembangan government technology atau GovTech. Salah satu fungsi sistem itu ialah memperkuat penerimaan pajak.

Sistem itu akan mengintegrasikan seluruh sistem digital pemerintahan, mulai dari sistem pajak seperti Coretax, perizinan berusaha seperti OSS, belanja negara seperti e-Katalog, hingga sistem pelayanan publik seperti untuk paspor, kartu tanda penduduk digital, SIM, hingga bongkar muat.

"Ini yang buat Indonesia betul-betul transparan ke depan, karena dengan AI, big data yang kita punya itu akan buat Indonesia ini berubah," ucap Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Setelah sistem itu nantinya resmi diluncurkan pemerintah pada 17 Agustus 2025, ia memastikan bahwa para pengemplang pajak akan tidak bisa mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah, mulai dari layanan paspor, perizinan usaha, hingga aktivitas ekspor dan impor.

"Kita pakai blockchain juga segala macam saya lihat oh ini Luhut Pandjaitan dia impor kontainernya apa? kalau data saya baik akan release tidak perlu antri, tapi kalau data tidak bagus machine akan blok dan kita periksa. Kalau datanya salah perusahaan saya bisa saja nanti akan kena blok jadi gak bisa jalan," tutur Luhut.

"Kita paksa orang patuhi ketentuan sudah bayar pajak belum? sudah bayar royalti belum? itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, kamu urus paspor enggak bisa karena belum bayar pajak, lebih jauh lagi kamu perbarui izin enggak bisa, jadi semua mengerti dan memang ini yang buat Indonesia betul-betul transparan ke depan," tegasnya.

Menurut Luhut, sistem ini tidak akan terbatas hanya ditujukan untuk meng-cover kepatuhan pajak dan bernegara masyarakat sipil belaka, melainkan juga para pejabat negara atau bahkan para mantan pejabat negara.

"Karena nanti ada mantan-mantan pejabat yang tidak patuh akan ketahuan, kalau misal saya mantan pejabat sembunyikan sesuatu akan ketahuan, entah dulu dia paling berkuasa enggak ada urusan orang bisa Google, kamu itu buat sesuatu yang gak benar. Jadi akan membuat Indonesia menurut saya akan hebat ke depan," tutur Luhut.

(arj/haa)

Next Article Warga DKI Jakarta Bisa Bayar Pajak Daerah Lewat QRIS & Virtual Account