Apri Damai Sagita Krissandi, Dosen PGSD Universitas Sanata Dharma. / ist
Masalah sistem honorer sering kali digeneralisasi sebagai potret seluruh profesi guru. Narasi ini telah mengaburkan pemahaman publik bahwa sebenarnya ada perbedaan nyata antara kondisi sebagian guru honorer dengan mayoritas besar guru profesional di Indonesia, termasuk guru PNS, guru PPPK, dan guru swasta di kota-kota besar, yang menjalani profesi ini dengan prospek ekonomi yang lebih kuat daripada yang sering didiskusikan di ruang publik. Ketika realitas satu kelompok dijadikan wajah tunggal profesi, yang lahir bukan kritik yang mencerahkan, melainkan ketakutan kolektif yang tidak sepenuhnya berlandaskan data.
Padahal, data menunjukkan bahwa banyak pendidik memiliki penghasilan yang setara, bahkan dalam banyak kasus lebih stabil, dibanding rata-rata pekerjaan lain di Indonesia. Guru PNS dan PPPK berada dalam skema penggajian yang jelas dan diatur negara. Guru dengan kualifikasi S1 umumnya berada di golongan III dengan gaji pokok sekitar Rp2,8 juta hingga lebih dari Rp5 juta per bulan, dan dapat mencapai di atas Rp6 juta pada golongan IV tergantung masa kerja.
Angka ini belum termasuk tunjangan profesi guru bagi mereka yang telah bersertifikasi, yang besarnya setara satu kali gaji pokok. Dengan tambahan tunjangan daerah atau tunjangan kinerja di wilayah tertentu, penghasilan total guru ASN bersertifikasi secara realistis berada pada kisaran Rp6–8 juta per bulan, bahkan lebih.
Skema PPPK juga memperlihatkan arah kebijakan yang semakin menjanjikan. Guru PPPK menerima gaji pokok yang kompetitif, pada beberapa jenjang setara dengan PNS, disertai hak atas tunjangan profesi setelah sertifikasi serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Secara struktural, profesi guru kini memiliki jalur karier dengan kepastian penghasilan dan keamanan kerja jangka panjang, sebuah keunggulan yang justru semakin langka di tengah dunia kerja yang penuh ketidakpastian.
Optimisme yang sama perlu diarahkan pada guru swasta, khususnya di kota-kota besar. Di Jakarta dan wilayah urban lain, data industri tenaga kerja menunjukkan bahwa gaji guru, baik negeri maupun swasta, umumnya berada pada kisaran jutaan rupiah dan di atas rata-rata nasional. Estimasi dari platform data ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa gaji guru di Indonesia berada pada rentang sekitar Rp3,8 juta hingga Rp11 juta per bulan, dengan median sekitar Rp5,7 juta.
Di sejumlah sekolah swasta unggulan dan sekolah internasional di Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya, angka ini bahkan dapat bersaing dengan profesi lain yang menuntut kualifikasi pendidikan setara. Guru bahasa Inggris dan guru dengan kompetensi internasional memiliki peluang penghasilan yang lebih tinggi lagi.
Tentu, realitas guru honorer tetap harus diakui. Sebagian masih menerima penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan ada yang jauh di bawah standar hidup layak. Ini adalah persoalan serius yang membutuhkan pembenahan kebijakan ketenagakerjaan pendidikan. Namun, kondisi honorer tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai profesi guru secara keseluruhan. Mengeneralisasi persoalan honorer justru menutup fakta bahwa profesi guru memiliki jalur mobilitas ekonomi yang nyata ketika sistem berjalan sebagaimana mestinya.
Jika dibandingkan dengan profesi lain, guru tidak berbeda. Hampir semua pekerjaan memulai karier dari penghasilan yang terbatas. Dokter muda masih magang, dosen pemula banyak yang honorer, insinyur lulusan baru pun sering menerima gaji di bawah harapan. Kondisi ini adalah pola umum dunia kerja, bukan tanda bahwa suatu profesi tidak layak. Justru pada profesi guru tersedia jalur peningkatan kesejahteraan yang jelas dan berjenjang, melalui sertifikasi, pengangkatan ASN atau PPPK, serta peluang karier di sekolah swasta dan internasional. Dalam jangka menengah hingga panjang, profesi guru menawarkan stabilitas penghasilan yang tidak dimiliki banyak pekerjaan lain.
Optimisme ini juga tercermin dari figur-figur guru inspiratif yang memulai jalan hidupnya dari ruang kelas, bukan dari privilese ekonomi. Salah satunya adalah Billy Mambrasar. Ia tumbuh dari latar belakang sederhana di Papua dan memulai kiprahnya sebagai pendidik serta penggerak pendidikan di wilayah 3T. Pengalaman mengajar dan mendampingi anak-anak Papua menjadi fondasi bagi langkah-langkah berikutnya dalam advokasi pendidikan, hingga akhirnya dipercaya memegang peran strategis di tingkat nasional. Perjalanan Billy menunjukkan bahwa profesi guru bukan jalan buntu, melainkan pintu masuk bagi kepemimpinan sosial dan kebijakan publik.
Kisah serupa juga banyak dijumpai pada guru-guru daerah yang berangkat dari ruang kelas, membangun inovasi pembelajaran, memimpin komunitas belajar, hingga diakui secara nasional. Mereka tidak memulai sebagai orang kaya, tetapi sebagai pendidik yang konsisten. Cerita-cerita ini menegaskan bahwa keberhasilan guru tidak diukur semata dari slip gaji, melainkan dari kombinasi antara keberlanjutan ekonomi, pengaruh sosial, dan ruang tumbuh profesional.
Karena itu, narasi yang terus menakut-nakuti generasi muda agar menjauhi profesi guru justru berpotensi menciptakan krisis regenerasi. Bukan karena profesinya tidak layak, tetapi karena persepsinya dibangun secara timpang. Guru tetap dan masih merupakan profesi yang menjanjikan stabilitas, keberlanjutan ekonomi, dan peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Tantangan memang ada, tetapi jawabannya bukan menjauh dari profesinya. Jawabannya adalah membenahi sistemnya, memperbaiki kebijakan, dan menjaga optimisme. Jangan takut menjadi guru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
