22 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang meluas menghadirkan tantangan serius bagi perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) kini menjadi acuan penting untuk memastikan inovasi teknologi tetap patuh hukum dan etika.
Isu ini akan dibahas dalam World Privacy Day Conference (WPDC) 2026 yang diselenggarakan pada 28 Januari mendatang. Konferensi edisi kedua ini merupakan hasil kolaborasi antara PRIVASIMU, Program Studi Doktor Ilmu Komputer BINUS University, dan Financial Industry Data Protection and Privacy Network (FINDANET).
"Tantangan utama bukan pada ketersediaan teknologi, tetapi pada penerapan AI yang bertanggung jawab dan selaras dengan UU PDP," kata Aditya Wahyu, Konsultan PRIVASIMU. Menurutnya, keberadaan regulasi menciptakan dilema antara mendorong inovasi dan mematuhi aturan.
Associate Professor Awaludin Marwan, Founder dan CEO PRIVASIMU, menekankan tanggung jawab pengembang teknologi. Ia menyatakan bahwa sistem AI harus dapat dipertanggungjawabkan saat digunakan dan tidak melanggar hak privasi individu.
Konferensi ini akan menghadirkan sejumlah pakar dan pejabat sebagai pembicara. Di antaranya adalah Profesor Jimly Asshiddiqie, Profesor Ford Lumban Gaol dari BINUS University, serta Yosea Iskandar dan Sugianto Wono dari FINDANET.
WPDC 2026 juga mengundang pejabat pemerintah seperti Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Perspektif internasional akan dihadirkan melalui perwakilan kedutaan Uni Eropa, Belanda, dan Singapura.
Konferensi ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk menjawab tantangan mendasar: bagaimana inovasi AI, kepatuhan regulasi, dan pertimbangan etika dapat berjalan beriringan tanpa saling menghambat.
sumber : Antara
