Pantau Gerak Gerik Warga RI, Prabowo Tahu Mudah Siapa Tak Bayar Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia-Isu rendahnya penerimaan pajak di Indonesia sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan warga. Kini dengan sistem canggih yang dirancang pemerintah, masalah kepatuhan bisa diatasi.

"Ada kendala yang dihadapi DJP mengenai kepatuhan yang rendah," ungkap Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri dalam konferensi pers, dikutp Jumat (10/1/2025)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah memulai dengan penerapan sistem coretax. Langkah tersebut diapresiasi oleh Chatib, akan tetapi ke depan sistem ini harus digabung ke dalam government technology atau Govtech Indonesia.

"Kalau anda lapor pajak di coretax tidak benar sementara pembelian mobil tidak dilaporkan maka dengan data digital bisa di cross check sehingga mudahkan DJP memonitor apakah datanya betul atau tidak di sini compliance bisa didapatkan," jelasnya.

"Kalau dia tidak penuhi syarat itu nanti di govtech ada automatic blocking sehingga dia mau tidak mau patuh," tegas mantan Menteri Keuangan tersebut.

Menurut Chatib, cara itu lebih efektif dibandingkan dengan menaikkan tarif pajak. "Untuk urus pajak bukan pekerjaan mudah kalau kita mau naikkan tarif anda semua akan marah kan ini sesuatu yang nyata," terangnya.

Govtech akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Sistem baru hasil pengembangan govtech akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.

Selain itu, sistem ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

Nantinya Govtech akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

(arj/mij)

Next Article Chatib Basri Ragu Prabowo Pisahkan Pajak dari Kemenkeu, Ini Alasannya!