Harianjogja.com, JOGJA—Amerika Serikat kembali menghadapi shutdown operasional pemerintah federal, terhitung Rabu (1/10/2025) dini hari waktu setempat.
Kegagalan Kongres AS mencapai kesepakatan anggaran sebelum tenggat waktu membuat jutaan warga Amerika kini berada dalam ketidakpastian besar.
Kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat ini bukan hanya merumahkan ratusan ribu pegawai federal, tetapi juga mengancam layanan publik esensial dan memutus aliran data ekonomi vital bagi pasar global.
BACA JUGA: Soal Upah, Ini Kata Menaker
AFP menyebut, sejak pemerintah federal resmi shutdown, ratusan ribu pegawai pemerintah diperkirakan terkena furlough atau dirumahkan sementara. Ironisnya, sebagian pekerja yang dianggap "esensial" (seperti pengendali lalu lintas udara dan aparat penegak hukum) diwajibkan tetap bekerja, namun tanpa menerima gaji hingga kebuntuan politik di Kongres teratasi.
Situasi kali ini dinilai lebih keras karena pemerintahan Presiden Donald Trump meminta lembaga federal mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) permanen, bukan sekadar penundaan pembayaran. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dikecam dan Kongres diminta segera mencari kompromi.
"Pegawai federal bukan pion politik. Mereka bukan alat tawar-menawar," tegas Presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), Everett Kelley.
Analis keuangan memperingatkan bahwa penundaan gaji yang melewati satu siklus (dua pekan) dapat menekan keuangan pribadi ribuan keluarga pekerja federal.
Meskipun manfaat jaminan sosial seperti Social Security dan Medicare tidak terdampak, sejumlah layanan publik kritis terancam lumpuh.
Dinas Taman Nasional (NPS) menjadi salah satu yang paling rentan. Asosiasi Konservasi Taman Nasional menyerukan agar taman nasional ditutup penuh jika shutdown berlangsung lama. Pengalaman shutdown sebelumnya (2018-2019) menunjukkan bahwa membuka taman tanpa staf yang memadai justru berujung pada kerusakan lingkungan dan situs bersejarah.
Para ahli, seperti Max Stier dari Partnership for Public Service, menyoroti bahwa dampak shutdown AS sering kali lebih merusak dalam jangka panjang karena mengganggu investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.
Sementara, penutupan pemerintah ini menimbulkan risiko besar terhadap perekonomian Amerika Serikat dan global. Ekonom memperkirakan shutdown dapat mengurangi pertumbuhan PDB AS sebesar 0,2 poin persentase untuk setiap pekan penutupan berlangsung. Shutdown juga memutus aliran data ekonomi vital.
Laporan ketenagakerjaan bulanan dari Departemen Tenaga Kerja, yang sangat dinanti pelaku pasar, diperkirakan akan ditunda publikasinya. Biro Statistik Tenaga Kerja juga menghentikan pengolahan data.
Stephen Innes dari SPI Asset Management menegaskan, meskipun pasar keuangan tidak langsung terpukul, hilangnya data terbaru menciptakan ketidakpastian.
Sementara, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai durasi penutupan operasional ini. Shutdown terpanjang dalam sejarah AS terjadi pada 2018-2019 selama 35 hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
