REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri di kawasan transmigrasi. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kemenko Infra, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Dalam arahannya, Agus menekankan perlunya penguatan industri. Di sisi lain, pemerintah memahami masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, menurutnya, terdapat langkah optimalisasi kawasan transmigrasi.
“Ada 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia yang hari ini ingin terus direvitalisasi,” kata Menko Infra.
Ia menegaskan niat awal pemerintah adalah mengembangkan kawasan, terutama di daerah yang masih tertinggal. Kementerian Transmigrasi, sebut dia, menjalankan sejumlah program unggulan yang telah dipetakan secara riil potensi ekonominya.
Kementerian Perindustrian juga memiliki kepentingan strategis. Kemenperin berupaya membuat industri semakin kuat dan mandiri. Kolaborasi ini dinilai sejalan dengan peta yang sudah disusun.
“Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, dan kita segera membidik sejumlah pilot project untuk menjadi cikal bakal kerja sama antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Transmigrasi,” ujar tokoh yang akrab disapa AHY ini.
Menko Infra berharap kolaborasi ini menjadi model pengembangan wilayah yang didukung infrastruktur dasar serta sarana transportasi atau konektivitas. Menurut dia, hal ini dibutuhkan untuk membangun ekosistem perindustrian dan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanegara, menjelaskan saat ini terdapat 154 kawasan transmigrasi dalam tahap pengembangan. Prosesnya dilakukan secara bertahap. Beberapa pilot project sudah dikerjakan.
Salah satunya di Kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur. Di area tersebut terdapat industri tebu. Lahan berbatu disulap menjadi zona industri. Ke depan, kebutuhan lahan diperkirakan semakin meningkat.
“Inilah yang nanti akan kami kembangkan bagaimana pemilik lahan tetap masyarakat. Jadi tidak perlu lagi disewakan ke industri. Kepemilikan lahan ini akan dilakukan secara bersama,” ujar Iftitah.
Seluruh transmigran, jelas dia, nantinya membentuk satu korporasi di bawah payung Koperasi Merah Putih. Korporasi ini akan berkolaborasi dengan industri yang sudah berkembang di sana. “Sehingga masyarakat mendapatkan dua manfaat,” kata Menteri Transmigrasi.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menerangkan nota kesepahaman ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat sinergi antara pengembangan industri dan program transmigrasi. Implementasinya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya antara lain melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, membangun dari desa dan dari bawah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
Dalam ruang lingkup kerja sama ini, kata Agus, ada enam sasaran utama. Di antaranya pembukaan lapangan kerja produktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan hilirisasi, hingga pemerataan ekonomi.
“Kami berharap ini tidak hanya menghadirkan sinergi antara dua kementerian, Kementerian Transmigrasi dan Perindustrian, tapi juga merupakan langkah nyata dalam mewujudkan Asta Cita, Indonesia Emas 2045,” ujar Menperin.
Ia kemudian menceritakan ide ini lahir dalam perjalanan ke Jawa Barat. Saat itu para menteri terkait menumpang kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) ketika menghadiri wisuda di Universitas Padjadjaran.
“MoU ini sesungguhnya berlangsung cukup cepat. Dimulai dengan pertemuan tidak sengaja di kereta cepat Whoosh ketika Pak Menko menghadiri acara wisuda di Universitas Padjadjaran, dan saya juga kebetulan menghadiri acara wisuda di Universitas Padjadjaran. Saya ditempatkan duduk di sebelah Pak Menteri Transmigrasi,” tutur Agus.
Dalam waktu sekitar 40 menit, diskusi mereka menemukan titik temu. Itulah yang mendasari lahirnya kolaborasi ini.
Frederikus Dominggus Bata