2 hours ago
1
Pengemudi ojek daring tertidur di sela-sela waktunya menunggu penumpang di Stasiun Sudirman, Jakarta, Senin (19/5/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang pelindungan pekerja platform digital di sektor transportasi online. Regulasi ini dibuat untuk memperkuat tata kelola dan pelindungan bagi pengemudi ojek online di Indonesia.
Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Lisadarti mengatakan, penyusunan Perpres tersebut melibatkan sejumlah kementerian. “Dalam pembahasan ini tidak hanya Kemenaker saja tapi melibatkan dari kementerian yang lain. Karena untuk membuat Perpres ini harus tidak bisa satu pihak saja dari Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Lisadarti dalam acara Iftar & Media Gathering inDrive Indonesia 2026 di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Lisadarti mengatakan, pemerintah juga akan mendengar masukan dari perusahaan aplikator. Lisadarti menilai hubungan yang harmonis dengan aplikator penting untuk membangun ekosistem transportasi online yang berkelanjutan.
“Kehadiran platform seperti inDrive telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat, khususnya dalam menciptakan peluang kerja dan sumber penghasilan bagi jutaan pengemudi di seluruh Indonesia,” kata Lisadarti.
Lisadarti mengatakan, pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku industri. “Pemerintah senantiasa membuka pintu dialog dan kerjasama yang kontrastif dengan seluruh pelaku industri transportasi online,” ujar Lisadarti.
Sementara itu, Ketua Tim Angkutan Tidak Dalam Trayek Wilayah Perkotaan Kementerian Perhubungan Ellena mengatakan, pengaturan transportasi online menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan sektor transportasi.
“Oleh karena itu, kita menyesuaikan dengan Perpes yang sedang dibuat dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membangun transportasinya agar berkeadilan dan transparan,” kata Ellena.
