Pemerintah Siapkan Aturan AI yang Mengikat, Ini Kata Nezar Patria

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menyiapkan pendekatan khusus untuk merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan AI membawa banyak manfaat, tetapi juga ada risiko yang perlu diantisipasi.

"Kami sekarang sedang menyusun aturan yang mengikat secara hukum untuk memitigasi risiko dan mendorong pengembangan AI yang positif," kata Nezar dalam acara CNBC Indonesia Tech & Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait etika AI yang diterbitkan pada 2023 lalu. Aturan lain juga berupa UU ITE dan UU PDP yang dijadikan acuan payung hukum dalam pengembangan AI.

"Ada juga Permen PSE yang memberikan beberapa panduan penting. Diharapkan ini bisa jadi acuan AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab," ia menuturkan.

Lebih lanjut, Nezar mengatakan dalam tata kelola AI, pemerintah fokus pada kebijakan AI yang aman dengan pendekatan 3P, yakni policy (kebijakan), people (talenta), dan platform.

"Untuk kebijakan, kami fokus menjembatani gap yang berlaku agar bisa memberikan kepastian hukum, tetapi tidak membatasi inovasi," ia menuturkan.

Nezar mengatakan penyusunan kebijakan soal AI memakai 2 dimensi. Pertama secara horizontal mengadopsi prinsip norma dasar yang bisa diatur lintas sektoral.

Kemudian pendekatan vertikal langsung ke sektor-sektor secara spesifik. Misalnya AI dipakai untuk sektor kesehatan, transportasi, dll.

Kemudian, untuk people atau sumber daya manusia (SDM), Nezar mengaku Indonesia belum kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan talenta AI dari universitas, perusahaan teknologi, serta komunitas pengembangan AI dan masyarakat sipil.

Lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan talenta digital, pemerintah juga membangun 9 balai pelatihan yang disebut DTC. Fokusnya untuk masyarakat di luar Jawa.

"Membangun digital center di Papua dan beberapa kota lain di Sumatera dan Kalimantan. Kami ingin menutup gap yang terjadi di Jawa dan luar Jawa soal pengembangan AI," kata dia.

Terakhir, dari segi platform, pemerintah mendorong agar adopsi teknologi dapat mendorong kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem AI yang inklusif.

(fab/fab)

Next Article Nasib X Jika Elon Musk Tak Buka Kantor di RI, Ini Kata Pemerintah