Pemerintah Siapkan Internet Murah 100 Mbps Hanya Rp 100 Ribu

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah diketahui menyiapkan cara membuat harga internet lebih murah. Yakni dengan kecepatan 100 Mbps yang dibanderol antara Rp 100-150 ribu.

Harga itu jauh lebih murah dibandingkan yang ditawarkan sekarang misalnya 30 Mbps bisa mencapai Rp 250 ribuan.

"Nah kita memastikan, mengupayakan, fixed broadband tersedia lebih murah kepada masyarakat," kata Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Benny Elian, dalam acara diskusi Morning Tech 'Lelang Frekuensi untuk Siapa?' beberapa waktu lalu.

Untuk mewujudkannya, mereka menyiapkan frekuensi baru 1,4 Ghz untuk Broadband Wireless Access atau BWA. Benny mengatakan penyediaannya itu sebagai cara peningkatan penetrasi fixed broadband bukan hanya fiber optic.

Dengan begitu bisa memenuhi kualitas layanan fixed broadband dengan baik dan terjangkau. Termasuk menyasar masyarakat dengan ekonomi yang terbatas.

Frekuensi 1,4 Ghz itu akan diperuntukkan untuk penyelenggara Fixed Broadband. Contohnya seperti modem atau router, yang tidak memiliki nomor HP seperti layanan seluler.

Kemungkinan pemerintah akan menggelar seleksi untuk jaringan 1,4 Ghz. Setidaknya 7 dari 10 penyelenggaraan jaringan menyatakan minatnya untuk jaringan tersebut.

Benny tak menjelaskan siapa saja penyelenggara tersebut. Namun hanya mengatakan terdiri dari perusahaan layanan seluler dan fiber optic.

Rencananya lelang akan diselenggarakan Semester I tahun 2025. Berikutnya akan menyusul seleksi untuk penyelenggaraan jaringan 700 Mhz, 26 Ghz, dan 2,6 Ghz.

"Untuk tujuh itu, saya tidak ingat jelas, tapi cuma yang pasti beberapa seluler ada dan sisanya itu penyelenggara FO itu yang saya hafal," tuturnya.

Kabel FO sampai kecamatan

Sebelumnya, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan menyatakan lelang frekuensi 1,4 GHz untuk meningkatkan kecepatan internet RI.

"Konsepnya adalah belajar dari pengalaman lalu, adalah kita ingin fiberized tower [menara yang dilengkapi kabel fiber optik]. Tower itu harus fiberized," jelasnya dalam acara Tech and Telco Summit 2024, Jumat (21/2/2025).

Dia menjelaskan dalam implementasi layanan BWA yang terdahulu, pemerintah tidak mewajibkan penyelenggara membangun kabel fiber optik. Kini, perusahaan yang mau menyediakan layanan BWA harus memiliki infrastruktur kabel fiber optik.

Kemudian, Komdigi juga mewajibkan frekuensi digunakan bersama-sama dalam konsep open access. Konsep tersebut juga berlaku untuk infrastruktur kabel fiber optik.

Model ini, menurut Denny, memastikan pembangunan infrastruktur internet dengan kapasitas sebesar-besarnya sebagai "pembuka jalan."

"Jadi, ini adalah, kalau istilah kemacetan itu voorijder [mobil polisi pengawal di jalan raya]. Setelah ini sudah dapat, sampai dalam kecamatan. Nah itu pun teman-teman mobile juga bisa memanfaatkan. Jadi, tadi 5G enggak rasa 2G lagi," katanya.

Lelang frekuensi sekaligus

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Danny Buldansyah mengatakan lelang frekuensi dengan jumlah yang kecil tidak akan bisa menurunkan harga. Pemberian spektrum jadi hal paling signifikan menurunkan regulatory cost yang harus dikeluarkan oleh operator.

"Biar enggak tinggi ya makanya bagaimana cara pemberian spektrum. Itu penting karena kalau dibikin lelang terus kecil-kecil menurut saya enggak bisa menurunkan harga frekuensi," kata dia ditemui Kamis malam (14/3/2025).

Menurutnya, pemerintah harus punya roadmap terkait frekuensi. Termasuk mengusulkan untuk lelang bisa dilakukan bersamaan.

Saat ditanya apakah akan memberatkan operator, itu tidak akan terjadi jika harganya murah. Berbeda dengan sekarang saat satu frekuensi dimiliki oleh beberapa operator sekaligus.

"Akhirnya 700 Mhz nanti ada tiga operator kecil-kecil dapatkan. Kalau dilelang sekaligus ada yang mau ngambil 700 Mhz, tapi enggak ngambil di 2600," jelasnya.

Lelang bersamaan juga bisa membuat penggunaannya menjadi lebih optimal. Perusahaan telekomunikasi dapat membuat strategi yang lebih enak ke depannya, ucap Danny.

"Kalau saya bangun 700 lagi harus bangun lagi 2600 harus bangun lagi 3500, mahal. Perlu waktu juga," kata Danny.

Pemerintah juga telah membuat aturan biaya awal hanya dibayarkan hingga dua kali. Sebelumnya upfront fee itu harus dibayarkan dua kali saat awal.

Namun menurut Danny, hal itu belum mendukung industri. Karena penurunannya belum terlalu signifikan.

"Menurut saya belum signifikan, kalau angkanya masih sama. Belum mendukung," ucap Danny.

(dem/dem)

Next Article Komdigi Siapkan Internet Murah 100 Mbps Harga Rp 100 Ribu, Ini Caranya