Ilustrasi pajak. / Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengeksekusi dua program prioritas 2026, yakni pembebasan pajak Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas lebih dari 12.000 hektare dan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD serta SMP sederajat, meski kebijakan ini berdampak pada potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan pembebasan pajak LP2B diproyeksikan memangkas penerimaan pajak daerah lebih dari Rp20 miliar per tahun, namun langkah tersebut dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif dan menekan laju alih fungsi lahan di Bantul.
Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menyatakan realisasi pembebasan pajak LP2B segera dilakukan.
“Ya pembebasan pajak LP2B bakal kita eksekusi dan konsekuensi pendapatan asli pajak dari lahan pertanian akan berkurang lebih dari Rp20 miliar pertahunnya,” kata Aris, Kamis (29/1/2026).
Saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) masih melakukan validasi data luasan LP2B. Pendataan juga diarahkan pada lahan pertanian produktif di zona hijau yang telah berubah fungsi menjadi permukiman maupun tempat usaha.
Menurut Aris, kondisi perubahan fungsi lahan tersebut selama ini membuat penerimaan pajak daerah belum optimal karena objek pajak tidak sesuai peruntukan aktual di lapangan.
“Saat ini kan banyak lahan produktif berubah menjadi rumah dengan alasan hanya punya lahan tersebut untuk dibangun rumah. Tapi kan pajak yang dibayar masih pajak lahan pertanian yang cukup murah pajaknya,” ucapnya.
Ia menambahkan, fenomena serupa juga terjadi pada lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi rumah makan atau tempat usaha lain, namun masih membayar pajak pertanian dan bahkan berpotensi tidak dikenai pajak restoran. Situasi ini dinilai memengaruhi optimalisasi PAD sektor pajak.
“Ini kan menjadikan penerimaan PAD sektor pajak tidak maksimal,” ungkap Aris.
Selain pembebasan pajak LP2B, Pemkab Bantul juga memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP sederajat akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027. Anggaran program tersebut telah dialokasikan sekitar Rp5 miliar dalam APBD Bantul 2026.
“Nantinya siswa baru SD akan mendapatkan bahan seragam kain merah dan putih sedangkan untuk siswa baru SMP akan mendapatkan bahan seragam putih dan biru,” ujarnya.
Aris menjelaskan bantuan diberikan dalam bentuk kain seragam, bukan pakaian jadi, sementara biaya penjahitan akan difasilitasi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang disalurkan ke masing-masing sekolah.
“Kita juga ingin para penjahit mendapatkan rejeki dari program bantuan seragam gratis ini,” tuturnya.
Di sektor infrastruktur, Aris menyebut peningkatan jalan desa dan kabupaten dengan target total 600 kilometer telah berjalan sejak 2025.
Namun, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga Pemkab Bantul harus melakukan penyesuaian perencanaan tanpa mengubah target akhir.
“Adanya efisiensi dari pemerintah pusat itu membuat program pembangunan infrastruktur ikut terdampak. Tapi kita tetap berupaya agar target 600 kilometer jalan mulus di Bantul bisa terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Halim-Aris,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
