BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat pembangunan infrastruktur daerah melalui Program Unggulan Bupati Bantul 2025–2029, salah satunya peningkatan kemantapan jalan kabupaten. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendukung konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Jimmy Alran Manumpak Simbolon, mengatakan Kabupaten Bantul saat ini memiliki total panjang jalan kabupaten mencapai 1.210,72 kilometer yang tersebar di 1.001 ruas jalan.
“Infrastruktur jalan memiliki peran penting sebagai penghubung antarwilayah, akses pelayanan publik, jalur distribusi hasil pertanian, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan kawasan wisata,” katanya, Jumat lalu.
Jimmy menjelaskan, pada 2025 tingkat kemantapan jalan kabupaten tercatat sebesar 65,87 persen. Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan capaian tersebut melalui penanganan jalan secara bertahap dan berkelanjutan agar kondisi jalan semakin aman, nyaman, dan layak digunakan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas infrastruktur, Pemkab Bantul mengalokasikan anggaran sebesar Rp60,2 miliar untuk penanganan 85 ruas jalan pada 2026. Penanganan tersebut meliputi rehabilitasi, peningkatan kapasitas jalan, pemeliharaan berkala, serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Terdapat enam ruas jalan kabupaten di Kapanewon Piyungan, Sewon, Jetis, dan Imogiri yang akan ditangani menggunakan dana DAK secara tuntas. Ruas jalan Druwo–Batas Kota Yogyakarta serta Cepit–Tembi di Kapanewon Sewon juga akan tuntas diperbaiki pada 2026,” terang Jimmy.
Lebih lanjut, Jimmy mengatakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan, Pemkab Bantul menerapkan sejumlah strategi, antara lain percepatan proses perencanaan dan pengadaan, penguatan koordinasi lintas bidang, optimalisasi pengawasan pekerjaan di lapangan, serta penetapan prioritas penanganan ruas jalan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga mendorong pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dengan pengendalian progres secara berkala agar target pembangunan tercapai sesuai rencana.
Selain itu, Pemkab Bantul melakukan penguatan data kondisi jalan melalui survei berkala. “Survei ini dilakukan untuk memperoleh data kondisi jalan yang akurat, aktual, dan terukur sebagai dasar penyusunan prioritas penanganan jalan. Dengan data yang valid, proses perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat dilakukan lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring kegiatan infrastruktur juga dilakukan guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Melalui langkah tersebut, Jimmy berharap proses penanganan jalan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Melalui program peningkatan kemantapan jalan ini, diharapkan aksesibilitas masyarakat semakin baik, waktu tempuh lebih efisien, serta distribusi barang dan jasa berjalan lebih lancar. Infrastruktur jalan yang mantap juga diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Bantul berkomitmen terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat demi mendukung terwujudnya Bantul yang maju, produktif, dan sejahtera.
Sebelumnya, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengatakan usulan pekerjaan infrastruktur jalan untuk 2026 sebenarnya cukup banyak. Namun, karena mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, pelaksanaan difokuskan pada enam titik prioritas.
“Awalnya kami merencanakan banyak sekali, namun karena kondisi efisiensi anggaran, kami membagi prioritas pada lokasi yang memang sudah parah untuk segera dikerjakan, sekitar enam titik,” katanya.
Aris juga berpesan kepada DPUPKP agar pekerjaan infrastruktur, baik pemeliharaan maupun pengaspalan jalan, dilakukan sebaik mungkin.
