21 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih tercatat memiliki saham sebesar 26,25 persen PT Delta Djakarta Tbk. Hingga saat ini, Pemprov Jakarta masih menerima dividen rata-rata puluhan miliar rupiah dari perusahaan produsen bir tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, M Taufik Zoelkifli alias MTZ, menilai Pemprov Jakarta mesti menjual saham yang ada di PT Delta Djakarta. Pasalnya, tidak sepantasnya pemerintah memiliki saham di perusahaan bir, yang notabene banyak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Menurut dia, hal itu sama saja Pemprov Jakarta ikut memproduksi sesuatu yang bisa merusak warganya sendiri.
"Walaupun secara hukum mungkin diperbolehkan, tapi kemudian secara etika, secara etika publik, itu saya kira tidak, atau kami berpendapat itu tidak bisa dibenarkan," kata dia saat rapat bersama PT Delta Djakarta di Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar Pemprov Jakarta melepas saham di PT Delta Djakarta. Hal itu bahkan terus disuarakan sejak Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan.
Dalam rapat kerja itu, MTZ juga mengutip beberapa laporan mengenai bahaya minuman keras (miras). Salah satunya laporan dalam Global Status Report on Alcohol and Health yang dikeluarkan WHO. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa alkohol itu menyebabkan 3 juta kematian per tahun secara global.
Tak hanya itu, laporan itu juga mengungkap bahwa miras berpotensi menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia, seperti hati, kanker, gangguan mental, kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan lain sebagainya.
MTZ menambahkan, mengutip jurnal medis global, konsumsi alkohol sekecil apapun tetap meningkatkan risiko kesehatan. Sementara laporan World Bank menyatakan bahwa dampak alkohol terhadap produktivitas tenaga kerja dan kemiskinan, sehingga menyebabkan negara menanggung beban fiskal yang sangat besar.
"Kemudian yang lain ya kita bisa lihat ya misalnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, bagaimana dia meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga juga atau kemudian menjadi hal yang memicu orang untuk berbuat kriminal dan lain-lain," kata dia.
Ia menambahkan, dalam Islam, mudharat yang dihasilkan dengan mempertahankan saham di PT Delta Djakarta akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu, ia menyarankan agar Pemprov Jakarta melepas saham PT Delta Djakarta. Apalagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung pernah berjanji untuk melepas saham tersebut.
"Selain kemudian saya ingatkan bahwa gubernur pun, Gubernur Pramono ketika kampanye di tahun 2024 itu menyatakan bahwa akan menjual saham PT Delta gitu ya, akan mengurus penjualannya, tapi kemudian sekarang setelah jadi belum ada suara lagi. Walaupun pada saat itu beliau juga mengatakan bahwa itu, 'Saya serahkan kepada DPRD gitu'. Jadi penjualan, saya sedia siap, saya setuju saham dijual, tapi disampaikan kepada DPRD," kata dia.
Dalam laporannya, PT Delta Djakarta memberikan dividen sebesar Rp 36,154 miliar ke Pemprov Jakarta pada 2024. Angka itu mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp 59,066 miliar pada 2023, Rp 68,315 miliar pada 2022, dan 63,060 miliar pada 2021.
Janji Pramono
