Penjelasan Sri Mulyani Kapan Harga Tiket Pesawat Turun 14% Berlaku

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan insentif ini akan membantu menekan harga tiket pesawat hingga 14%.

"Sesuai arahan Presiden agar kita terus membantu masyarakat, terutama di masa-masa penting seperti Lebaran, maka Kementerian Keuangan memberikan keringanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 18 Tahun 2025, yang mengatur PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagian untuk tiket pesawat ekonomi domestik.

Adapun insentif ini berlaku untuk tiket yang dibeli pada periode 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025. Dalam kebijakan ini, PPN yang biasanya dikenakan sebesar 11% kini dipotong 6%, sehingga masyarakat hanya perlu membayar pajak sebesar 5%, sementara sisanya ditanggung pemerintah.

"Masyarakat hanya bayar pajak 5%. Artinya, sisanya ditanggung pemerintah. (Kebijakan ini akan) ikut berkontribusi menurunkan tiket ekonomi pesawat dalam negeri 13-14%. Untuk mengurangi beban masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pemerintah telah berhasil menurunkan ongkos kebandarudaraan, termasuk penurunan biaya avtur di 37 bandara. Hal tersebut bakal berdampak pada penurunan harga tiket pesawat.

"Secara agregat bisa dapat 13%-14% penurunan harga tiket ekonomi domestik selama 2 pekan," katanya dalam kesempatan yang sama.

AHY mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk kelancaran mudik tahun ini. "Akan ada penambahan penerbangan, kereta api, dan pelabuhan yang dipersiapkan lebih baik untuk menunjang mudik Lebaran. Posko terpadu juga disediakan dengan sistem berbasis data," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya mengurangi kemacetan dengan menerapkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) atau yang sebelumnya dikenal dengan Work From Anywhere (WFA). Pegawai diharapkan sudah mulai bekerja secara fleksibel sejak H-7 Lebaran, sehingga distribusi mobilitas lebih merata dan kepadatan lalu lintas bisa dikurangi.

"Kita tahu Idul Fitri tahun ini berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi, maka kebijakan ini juga disesuaikan dengan libur sekolah untuk membantu mengurai kemacetan," imbuh dia.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% serta program mudik gratis untuk 10.000 orang, baik melalui jalur darat menggunakan bus maupun jalur laut menggunakan kapal.

(dce)

Next Article Jelang Tahun Baru, Harga Tiket Pesawat dari Jakarta ke Bali Turun Jauh