7 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Realisasi penyaluran terpantau masih rendah, tak sampai 10% dari target. Padahal, pemerintah menargetkan Perum Bulog menyalurkan 1,5 juta ton SPHP sampai akhir tahun 2025 nanti.
Angka itu naik dari tahun 2024 yang tercatat mencapai 1,401 juta ton. Data Bulog menunjukkan, realisasi SPHP terbesar ada di tingkat pengecer (65,7%), lalu distributor (29,5%), Satgas (3,2%), Pemda (1,2%), dan Sinergi BUMN (0,4%).
Untuk tahun 2025, BUMN melaporkan, realisasi SPHP hingga 11 Januari 2025 baru mencapai 9.367 ton atau sekitar 6,24% dari target penyaluran bulan Januari sebesar 150.000 ton.
Apa penyebabnya?
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengungkapkan, masih rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP di Januari 2025 disebabkan oleh proses verifikasi ulang. Proses itu dilakukan Bulog terhadap calon penyalur, khususnya di tingkat pengecer.
"Setiap tahun Bulog melakukan verifikasi ulang mitra-mitra penyalurnya," katanya saat ditemui usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Namun, meski proses ini menjadi tantangan bagi Bulog dalam menyalurkan beras SPHP, Maino optimistis target penyaluran beras SPHP untuk target penyaluran Januari dan Februari 2025 tetap dapat tercapai.
"Mudah-mudahan, ini baru 10 hari, kita bisa sesuai target, 150.000 ton di Januari dan 150.000 ton di Februari," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari memprediksi ada potensi permintaan SPHP akan terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
"Melihat tren harian, permintaan SPHP diprediksi meningkat," kata Epi dalam Rakor Pengendalian Inflasi.
Adapun untuk wilayah dengan penyaluran beras SPHP terbesar, lanjut Epi, masih didominasi oleh DKI Jakarta dan Banten.
Epi mengatakan, penyaluran beras SPHP pada awal tahun menjadi prioritas lantaran harga beras biasanya mengalami lonjakan selama musim paceklik.
Selain itu, dia juga menyoroti daerah-daerah dengan harga beras yang cukup tinggi di atas HET, lantaran memang biasanya daerah tersebut memiliki kesulitan infrastruktur, dan ongkos distribusi untuk mencapai wilayah tersebut yang lebih mahal.
"Tetapi kami tetap kerja sama dengan dinas pangan setempat untuk menyalurkan beras SPHP sampai ke titik-titik yang ditetapkan pemerintah daerah setempat," tutup Epi.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: RI Mau Swasembada Pangan, Bulog Harus "Kuasai" Stok-Beras Cs
Next Article Bos Badan Pangan Buka Suara Soal Impor Beras 5 Juta Ton Tahun 2024
