2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) melaporkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan luar biasa sebesar 1.321,70 persen pada Januari 2026. Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJP Kalselteng, mengungkapkan bahwa lonjakan tersebut merupakan hasil dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan aktivitas produktif pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.
Pada tahun sebelumnya, angka PBB tercatat sebesar Rp22,51 miliar, namun melonjak menjadi lebih dari Rp320,12 miliar pada awal tahun ini. Anton menyatakan, "Loncatan ini menjadi bukti nyata dari geliat investasi di Kalimantan Selatan yang terus maju."
Secara keseluruhan, penerimaan pajak bruto di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp1,94 triliun, meningkat sebesar 38,19 persen dibandingkan Januari 2025 yang tercatat sebesar Rp1,41 triliun.
Selain PBB, sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 89,51 persen, mencerminkan tingginya volume transaksi perdagangan dan daya beli masyarakat yang stabil.
Meski realisasi neto tercatat negatif sebesar Rp1,05 triliun, Anton menjelaskan bahwa strategi ini bertujuan untuk mendukung stabilitas arus kas para pelaku usaha melalui percepatan restitusi pajak. "Pengembalian pajak yang cepat memberikan modal segar bagi perusahaan untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja baru," tambahnya.
Walaupun koreksi neto terjadi akibat kebijakan restitusi, pertumbuhan teknis di Kalimantan Selatan tetap tajam dengan peningkatan hingga 2.730,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Optimisme juga terlihat di wilayah kerja Kanwil DJP Kalselteng yang mencakup dua provinsi. Meski target tahunan sebesar Rp28,15 triliun cukup menantang, tren pertumbuhan bruto yang konsisten diyakini dapat menopang pencapaian target tersebut.
"Kami berkomitmen untuk mengawal momentum pertumbuhan bruto ini dengan pelayanan prima dan pengawasan berkeadilan guna memastikan target penerimaan negara tercapai optimal hingga akhir tahun," tutup Anton Budhi Setiawan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
