2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara mengenai data pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari hingga Oktober di Jawa Barat tahun 2025 yang menembus 15.657 orang. Ia menilai jumlah tersebut tinggi karena wilayah Jawa Barat yang banyak dipenuhi industri.
"Kalau Jawa Barat itu kan jumlah perusahaannya banyak karena jumlah perusahaannya banyak otomatis kalaupun ada PHK angkanya pasti tinggi, beda dengan daerah yang perusahaannya sedikit," ujar Dedi kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (27/11/2025).
Dedi mengaku, sering mengecek ke lapangan terkait perkembangan industri dan terdapat beberapa perusahaan yang akan membangun pabrik. Pembangunan pabrik tersebut akan berdampak kepada kebutuhan tenaga kerja.
"Di Karawang itu kan ada perusahaan dari China dia kemarin groundbreaking untuk membangun pabrik baru itu daya serapnya 3.000. Tadi malam saya bertemu lagi ada perusahaan dari Tiongkok juga akan membangun jumlahnya 1.000 hektare nanti rekrutmen karyawannya lebih dari 20.000 orang," kata dia.
Dedi mengatakan 15 ribu orang yang terkena PHK saat ini akan tercover oleh tumbuhnya lapangan pekerjaan baru.
Sebelumnya, organisasi buruh menyoroti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat periode Januari hingga Oktober tahun 2025 yang mencapai 15.657 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK di seluruh Indonesia mencapai 70.244 orang.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana mengatakan lonjakan PHK terjadi di sektor tekstil dan produk tekstil akibat produk impor yang dominan. Ia menilai produsen lokal tidak mampu bersaing dengan produk dari China. “Banyak pabrik tekstil kesulitan hingga akhirnya tutup,” ucap dia, Rabu (26/11/2025).
Ia menuturkan wilayah-wilayah industri seperti Majalaya dan Cimahi mengalami penurunan aktivitas produksi. Selain itu, peralihan industri otomotif ke listrik berdampak kepada pemasok knalpot dan oli.
Sementara itu Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Roy Jinto menilai aturan tentang ketenagakerjaan berdampak kepada angka PHK meningkat. Ia menyoroti undang-undang cipta kerja yang mempermudah proses PHK dan menurunkan nilai pesangon. "PHK menjadi pilihan karena pesangonnya kecil,” kata dia.
Ia mengatakan perusahaan pun banyak berstrategi dengan mengganti buruh tetap dengan pekerja kontrak, outsourcing atau magang. Pihaknya mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan industri lokal. Selain itu meningkatkan daya beli buruh dengan upah yang layak.
