7 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar menilai tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat menjadi sinyal yang harus segera direspons melalui penguatan sektor industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026. Sebanyak 6.727 pekerja di Jawa Barat kehilangan pekerjaan atau sekitar 20,77 persen dari total 32.389 pekerja yang terdampak PHK secara nasional.
Menurut Andhika, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena Jawa Barat merupakan daerah dengan konsentrasi industri manufaktur terbesar di Indonesia. Karena itu, upaya penyelamatan sektor industri dan perlindungan tenaga kerja harus berjalan beriringan.
"PHK bukan hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah yang terukur agar industri tetap kompetitif sekaligus mampu mempertahankan penyerapan tenaga kerja," ujar Andhika kepada Republika.co.id, Kamis (23/7/2026).
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, pelaku industri, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang sedang mengalami perlambatan. Hasil pemetaan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat, baik berupa insentif bagi industri maupun program perlindungan bagi pekerja terdampak.
Selain itu, Andhika menilai peningkatan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas. Program pelatihan berbasis kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi, hingga penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha perlu terus diperluas agar tenaga kerja Jawa Barat mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar.
"Di sisi lain, investasi yang masuk ke Jawa Barat harus mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah perlu memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kompetensi pekerja," katanya.
Andhika menegaskan Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah menghadirkan program yang efektif dalam menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
"Harapannya, dunia usaha tetap tumbuh, investasi terus berkembang, dan masyarakat memiliki kesempatan kerja yang semakin luas sehingga kesejahteraan pekerja di Jawa Barat dapat terus meningkat," ujar Andhika.
