PPN 12% dan Dolar AS Makin Mahal, Bankir Kompak Bilang Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi RI tengah dilanda berbagai isu, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan dan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berlanjut.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia (DNAR) Efdinal Alamsyah mengatakan dari sisi konsumen, kenaikan PPN bakal meningkatkan harga barang dan jasa, lantas menekan daya beli masyarakat. Ini kemudian bisa mengurangi permintaan kredit konsumer.

"Hal ini berpotensi mengurangi permintaan kredit konsumer, seperti KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), atau pinjaman lainnya," ujar Efdinal saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (19/12/2024).

Di samping itu, ia melanjutkan penguatan dolar AS dapat menambah beban biaya impor bagi pelaku usaha.

"Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor mungkin akan lebih hati-hati dalam mengambil kredit untuk ekspansi," pungkas Efdinal.

Tidak hanya terhadap permintaan kredit, kenaikan PPN dan depresiasi mata uang garuda berpotensi memperburuk kualitas kredit debitur baik individu maupun korporasi.

"Hal ini berisiko menaikkan tingkat kredit bermasalah (NPL). Sektor yang banyak bergantung pada impor atau terpapar dolar lebih berisiko," ujar jelas Efdinal.

Senada, Direktur Utama Bank Jatim (BJTM) Busrul Iman menyatakan kedua tantangan itu berpotensi berpotensi menurunkan daya beli nasabah yang kemudian berimbas pada peningkatan risiko kredit bermasalah.

Selain itu, Busrul mengakui Bank Jatim juga bakal terdampak dengan beban operasional yang meningkat karena kenaikan PPN.

"Kemudian beban operasional yang lebih tinggi dengan adanya kenaikan PPN, maka akan meningkatkan harga barang jasa yang digunakan oleh Bank Jatim," ujarnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (19/12/2024).

Biaya pendanaan BPD ini juga berpotensi mengalami kenaikan akibat penguatan dolar AS yang akan mempengaruhi suku bunga global.

"Dapat meningkatkan biaya pendanaan Bank Jatim jika ada utang atau instrumen keuangan lain dalam dolar, dan akan mempengaruhi kebijakan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia," kata Busrul.

Dalam menghadapi risiko tersebut, ia mengtakan Bank Jatim sudah melakukan analisa internal dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari subsidi Listrik selama 2 bulan, kemudian program makan siang gratis.

Beberapa strategi yang diambil Bank Jatim di antaranya adalah memperkuat manajemen risiko kredit. Untuk mengimbangi kenaikan beban operasional, bank itu akan fokus dan lebih masif pada efisiensi operasional, seperti digitalisasi layanan, untuk meningkatkan fee based income dan mengurangi biaya operasional.

Kemudian, memfokuskan penyaluran kredit produktif kepada sektor-sektor terdampak program pemerintah seperti makan bergizi gratis, dengan pemberian kredit jangka pendek, untuk meminimalisir potensi gagal bayar.

Selanjutnya, melakukan ekspansi kredit di sektor konsumtif lebih besar, utamanya kredit multiguna. Terakhir, mendorong Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan bunga murah untuk menekan cost of fund, sebagai bentuk efisiensi di sektor funding.

Terpisah, Executive Vice President Consumer Loan BCA (BBCA) Welly Yandoko mengatakan secara khusus, kedua isu itu menjadi tantangan bagi penjualan property primary di tahun 2025.

"Tantangan ini diperkirakan terjadi dari 2 sisi, di sisi developer akan adanya kenaikan harga property karena bahan bangunan, di sisi lain kondisi ekonomi dalam ketidakpastian, yang tentunya berdampak pada daya beli masyarakat," tuturnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (19/12/2024).

Meskipun begitu, bank swasta terbesar RI itu optimis bahwa akan masih bisa bertumbuh dengan baik. Tentunya, kata Welly, dengan strategi kolaborasi antara BCA dan semua kanal penjualan, baik dari kantor cabang BCA, para pengembang, sekaligus juga broker properti.

"Kami juga akan terus mengadakan event seperti expo dan program bunga yang menarik. Tentunya kami juga akan masuk ke semua segmen, mulai dari HNWI (High Networth Individual) hingga mass market, baik untuk pembelian rumah primary, secondary, maupun pembiayaan refinancing, sehingga seluruh kebutuhan finansial nasabah dapat terpenuhi," ujarnya.

(mkh/mkh)

Next Article Tahun Depan PPN Jadi 12%, Ini Dampaknya Kata Bankir Syariah